“Desa Adat Intaran justru yang paling mendapat manfaat. Ada sekitar empat hektar hasil pengerukan yang akan digunakan untuk penataan Pantai Muntig Siokan. Begitu juga di Sidakarya dan Serangan. Itu manfaat nyata, bukan sekadar janji,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung), mengingatkan bahwa penolakan tanpa data dan solusi hanya akan menghambat langkah Bali menuju kemandirian energi. “Bali butuh listrik bersih yang terjangkau. Jangan terjebak teori tanpa realita. Kita harus berpikir logis, karena masyarakat yang akan menanggung dampaknya kalau krisis energi tidak segera ditangani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada padang lamun atau terumbu karang aktif yang terdampak langsung dalam proyek ini, dan teknologi pengeboran pipa bawah tanah (HDD) telah dirancang untuk menghindari kerusakan hutan mangrove. “Semuanya sudah dibahas, dikaji, dan disosialisasikan berulang kali. Kalau masih ada yang mengulang isu lama, mungkin mereka belum mengikuti informasi terkini,” tegasnya. Hal senada disampaikan Ketua BUPDA Intaran, Anak Agung Ketut Gede Aryateja, yang merasa pernyataannya telah disalahartikan dalam sejumlah media. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan penolakan terhadap proyek FSRU Sidakarya.
“Saya tidak pernah berkata menolak. Saya hanya menjelaskan kronologi dan dinamika yang terjadi. Tidak ada satu pun kata ‘menolak’ yang saya ucapkan,” ujar Aryateja mengajak semua pihak agar mengedepankan dialog dan saling klarifikasi sebelum menyimpulkan atau menyebarkan narasi yang dapat memecah belah masyarakat. “Jangan sampai kesalahpahaman ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan lain. Proyek ini bukan soal siapa setuju atau tidak, tapi soal bagaimana kita memastikan manfaat dan dampaknya benar-benar dikawal,” tegasnya.
Dengan seluruh klarifikasi ini, semakin terang bahwa isu penolakan terhadap FSRU Sidakarya tidak berdasar. Justru, banyak pihak telah menyatakan komitmen untuk mengawal proyek ini demi ketersediaan energi bersih dan terjangkau di Bali, tanpa meninggalkan kepentingan lingkungan dan adat. 5412/jmg