NTT Terkepung Kemiskinan dan Korupsi: Seruan Keras Ketua Forum Guru Bongkar Akar Masalah

NTT, Liputan68.com- Ketua Forum GURU NTT, Jusup Koe Hoea, S.Pd, mengeluarkan pernyataan tegas soal kondisi memprihatinkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di balik keindahan alam dan kekayaan budaya, NTT disebut tenggelam dalam jerat kemiskinan, korupsi yang merajalela, dan lemahnya penegakan hukum yang membuat rakyat semakin terpinggirkan.

“NTT bukan hanya miskin secara ekonomi, tapi juga miskin integritas dan keadilan,” ujar Jusup dalam pernyataan resminya pada (25/6/2025) yang menyentil pemerintah daerah dan pusat yang dinilai belum serius menyelesaikan masalah mendasar provinsi ini.

Kemiskinan yang Tak Kunjung Pergi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTT konsisten masuk jajaran provinsi termiskin di Indonesia.

Wilayah pedalaman masih menghadapi keterisolasian, infrastruktur minim, layanan pendidikan dan kesehatan terbatas. Warga bertahan hidup dari pertanian tradisional yang nyaris tak cukup memenuhi kebutuhan dasar.

Korupsi di Jantung Pelayanan Publik

Ironisnya, alih-alih fokus pada pembangunan, dana publik di NTT kerap diselewengkan. “Korupsi justru terjadi di sektor vital: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Jusup.

Laporan lembaga antikorupsi membenarkan, NTT termasuk provinsi dengan jumlah kasus korupsi tinggi, sebagian besar tak pernah tuntas diusut.

Penegakan Hukum yang Tumpul ke Atas

Jusup menyebut lemahnya penegakan hukum sebagai “akar dari segala kebuntuan”. Banyak kasus berhenti di meja penyelidikan.

Aparat hukum dinilai rentan intervensi politik dan ekonomi. Transparansi dan pengawasan sipil pun masih lemah.

“Di NTT, keadilan terasa seperti barang mewah. Rakyat kecil dihukum cepat, pejabat yang korup dibiarkan lolos,” kritiknya tajam.

Dampak Sosial: Apatisme dan Ketimpangan

Situasi ini telah memicu ketidakpercayaan publik pada institusi negara. Kelompok rentan, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, semakin tertinggal. Ketimpangan sosial meluas, dan ruang partisipasi masyarakat semakin sempit.

Seruan Perubahan: Jangan Tinggalkan NTT

Jusup menyerukan reformasi menyeluruh: penguatan institusi hukum, pendidikan antikorupsi sejak dini, reformasi birokrasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan bukan hanya dengan dana, tetapi melalui pengawasan dan pendampingan serius.

“NTT tidak boleh terus jadi etalase kemiskinan dan korupsi. Kami butuh keberpihakan nyata, bukan janji,” pungkasnya.***