NTT, Liputan68 com- Angka itu mungkin terlihat sederhana: Rp1,4 miliar. Namun bagi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, angka tersebut adalah pijakan.
Dari capaian PAD tahun 2025 sebesar Rp1,4 miliar lebih, langkah kini diarahkan menuju target Rp 9 miliar pada 2026, sebuah lompatan yang disiapkan dengan strategi, inovasi, dan kerja yang diperpanjang hingga ke sif-sif pelayanan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Mahadin Sibarani, menegaskan bahwa peningkatan PAD tahun depan akan ditempuh melalui penambahan jenis-jenis retribusi baru serta optimalisasi pemanfaatan aset milik dinas.
Salah satunya babti dari hasil pembangunan 60 unit lapak di Pelabuhan Aimere pada tahun lalu. Tahun ini, lapak tersebut mulai akan menyumbang PAD. Dengan tarif retribusi Rp150 ribu per bulan per unit, potensi pemasukan mencapai sekitar Rp108 juta per tahun.
Penempatan lapak dilakukan melalui sistem undian, memberi kesempatan yang adil bagi para pedagang di kawasan pelabuhan untuk menempati fasilitas baru secara tertib dan terorganisir. Di sana, aktivitas ekonomi bergerak, dan PAD perlahan bertumbuh dari denyut kecil yang konsisten.
Tambah Jam Kerja, Perpanjang Pelayanan
Tak hanya membangun aset, Dishub juga membenahi ritme kerja. Jam pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT), khususnya di pelabuhan dan terminal, kini diperkuat dengan sistem sif.
Sebanyak 62 personel baru telah ditempatkan di terminal dan pelabuhan untuk memastikan pengawasan dan pelayanan berjalan lebih optimal. Dengan penambahan jam kerja staf UPT, potensi penerimaan daerah dapat digali lebih maksimal.
Bagi Dishub, peningkatan PAD bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan tentang kehadiran petugas di lapangan sejak pagi, siang, hingga malam, menjaga pelayanan tetap berjalan.
Lahan Kosong Jadi Sumber Kehidupan Baru
Inovasi lain menyasar lahan kosong yang selama ini belum produktif. Selain lapak di Aimere, Dishub berencana menyewakan lahan kosong di Terminal Oebobo dan kawasan Pelabuhan Aimere kepada pihak ketiga.
“Sebelum disewakan, aset tersebut akan dinilai oleh tim appraisal pemerintah daerah untuk memastikan nilai ekonominya sesuai dan transparan, ” ucap Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Mahadin Sibarani (9/3/2026).