Pacitan, liputan68.com- Protokol kesehatan (prokes) saat ini menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan seluruh komponen masyarakat, tanpa kecuali. Utamanya pengenaan penutup mulut dan hidung atau jamak disebut dengan masker, merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi siapapun.
Meski dengan nilai rupiah tak seberapa, akan tetapi masker, mau tak mau harus dibeli oleh masyarakat. Utamanya aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan publik dan juga tauladan dari masyarakat, tak boleh lepas dari alat kesehatan yang satu itu.
Karena itulah, masker tak ubahnya seperti bahan pokok yang saat ini ikut membebani belanja masyarakat, tak kecuali para abdi negara daerah dengan penghasilan pas-pasan.
Terkait hal tersebut, menurut salah seorang tokoh masyarakat (tomas) di Pacitan, Sartono, sudah selazimnya kalau pemerintah, khususnya pemerintahan di daerah bisa mengalokasikan belanja masker bagi ASN.
“Kenapa harus ASN? Sebab mereka adalah pelayan masyarakat. Sehingga kesehatan mereka memang harus diperhatikan. Kalau sampai mereka tak memakai masker, gegara penghasilan yang pas-pasan tentu akan berpotensi menjadi media penyebaran virus SARS-CoV-2. Sebab hampir setiap hari mereka bersinggungan dengan masyarakat,” kata Sartono yang juga simpatisan Partai Demokrat ini, Sabtu (30/1).
Maka tak salah kalau seandainya pengambil kebijakan, juga DPRD bisa memikirkan persoalan tersebut. Mau tak mau, lanjut Sartono, saat ini masker menjadi kebutuhan pokok layaknya beras dan bahan makanan lainnya. “Insyaallah keuangan daerah sangat mampu, kalau hanya untuk sekedar memberikan tambahan penghasilan untuk pembelian masker. Bila mana perlu pemkab bisa memberikan dalam bentuk barang, sehingga keperuntukannya jelas,” jlentrehnya.