MEDAN — LIPUTAN68.COM — DPRD Sumatera Utara mendorong Pemprov Sumut, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya untuk
memerkuat koordinasi demi suksesi Pilkada serentak 2024 mendatang.
Ini seiring telah dilakukannya penandatanganan kesepakatan pendanaan bersama Pilkada serentak 2024 oleh Penjabat Gubernur Sumut, Hasanuddin dengan para bupati dan wali kota se-Sumut, Rabu (27/09/2023) lalu.
“Proses penandatanganan kesepakatan itu sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses Pilkada di Sumatera Utara,” ujar Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting kepada wartawan, Senin 2 Oktober 2023.
Adapun Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran Pilkada serentak 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 1 triliun.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI, pilkada dilaksanakan November 2024, sehingga tahapan harus telah dimulai November 2023 ini.
“Sejak tahapan persiapan seperti pembuatan regulasi, tahapan-tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih,” tambahnya.
Baskami menyebut proses Pemilu dan Pilkada menjadi tanggungjawab bersama. Menurutnya pelaksanaan pemilu itu harus mampu meningkatkan kualitas dan menanamkan demokrasi substansial di masyarakat.
“Covil society juga sangat diperlukan dalam memantau, mengawasi jalannya proses demokrasi kita. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” ucapnya.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin, sebelumnya mengatakan anggaran yang dikucurkan untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp1 triliun.