Merespon pesan Wakil Ketua KPK, Kepala Kantor Pajak Wilayah Kalimantan Timur dan Utara Samon Jaya menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan bersama jajaran dan segenap mitra pemangku kepentingan di Kaltim.
“Kami menemukan beberapa wajib pajak sedang turun dalam usahanya. Kerja sama penanganan pajak dengan Bea dan Cukai dan ESDM telah berjalan baik. Kami selalu diikutsertakan dalam rapat perencanaan biaya dari tiap-tiap perusahaan yang ada di wilayah kami, sehingga sejak awal sudah diketahui potensi dari wajib pajak,” kata Samon.
Hadir dalam pertemuan tersebut selain Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala Kantor Pajak Wilayah Kaltimtara Samon Jaya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kaltim Rusman Hadi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltim Kusharyanto, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda Dwi Yanto, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata, dan Kepala KPP Pratama Kabupaten Tenggarong Arief Hartono.
Program Korsupgah KPK fokus mendampingi pemeritah daerah terkait 8 (delapan) area intervensi, yakni optimalisasi penerimaan daerah (OPD), manajemen aset daerah, tata kelola APBD, pengadaan barang dan jasa, PTSP, manajemen ASN, penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan manajemen dana desa.
Untuk mendorong program OPD dan manajemen aset daerah, dua tahun terakhir KPK fokus pada program tematik, yaitu penyelamatan aset daerah dan peningkatan pajak daerah termasuk dari penagihan piutang pajak. Kemajuan capaian 8 area intervensi ini dapat diakses melalui www.korsupgah.kpk.go.id. /hmskpk/lpt
Editor ; Eno