“Di tahun ini, pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pilkada serentak 2020 harus berada di bawah kontrol yang ketat. Agar demokrasi dan nyawa masayarakat sama-sama terselamatkan,” sambung Samsir.
Kemudian yang ketiga, jelas Samsir, penting bagi pemerintah untuk menjadikan pemilu di Korea Selatan sebagai contoh. Sebab Korea Selatan telah membuktikan keberhasilannya dalam menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.
“Terakhir, yang keempat, kepada seluruh pasangan calon yang akan berkontestasi. Mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi pemilihnya. Jangan sampai, para pasangan calon hanya mementingkan hasil perolehan suara dan tidak memperhatikan keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Samsir juga mengungkapkan, keempat usul tersebut akan diikuti oleh konsekuensi atas meningkatkanya anggaran yang harus dialokasikan dalam pilkada serentak 2020.
“Hal ini sangat wajar dan penting, sebab di seluruh rangkaian yang ada di pilkada mesti mengikuti protokol kesehatan Covid 19. Misalnya, penyelenggara harus menyediakan APD (alat pelindung diri), masker, hand sanitizer, face shield dan lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit,” tandasnya.
(M-01)