Untuk itu, sebaiknya pilihan yang ditawarkan yaitu, New Nnrmal atau Not New Normal. Selain setara, hasil dari dua pilihan ini jauh lebih bermanfaat untuk mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah dalam menentukan timing yang tepat menentukan saat berlakunya new normal.
Bahkan jika ditawarkan dua pilihan, yaitu New Presiden dan Not New Presiden, dari sudut kesetaraan memang masuk akal, namun tidak memenuhi unsur konteks, karena saat ini negeri kita tidak dalam agenda konteks Pilpres. Karena itu, sebagai karya akademik, sebaiknya polling harus kontekstual.
Keempat, bisa saja ada aroma komunikasi politik prakmatis-transaksional. Dengan mencantumkan salah satu pilihan New Presiden bisa tersirat makna komunikasi politik prakmatis transaksional. Setidaknya, polling ini berpotensi menggeser isu dari upaya negeri ini menghambat penyebaran dan mengatasi dapak Covid-19 ke rana politik prakmatis tertentu yang tidak produktif. Ini sangat disayangkan.
Terkait dengan uraian di atas, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini saya menyarankan kepada juru bicara (jubir) bidang politik dan pemerintahan di istana, tentu jika setuju dengan pandagan saya di atas, berkenan mewacanakan dan mem-viral-kan pemikiran-pemikiran seperti narasi di atas lebih proaktif, masif, tentu juga terstruktur dan sistematis agar publik mendapat pemahaman lain terhadap segala bentuk tindakan komunikasi politik prakmatis dan transaksional.
Jubir jangan sampai berpangku tangan sehingga terkesan membiarkan adanya polling sesat akademik berpotensi merugikan posisi pemerintahan Joko Widodo di ruang publik. Hati-hatilah terhadap polling politik yang sesat akademik karena berpotensi memanipulasi persepsi publik. Para Jubir harus lebih berkerja optimal, cepat dan juga harus cerdas.
Sumber :
Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner
Editor : SF