MEDAN – LIPUTAN68.COM – DPRD Sumut lewat fraksi-fraksi yang ada mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk segera mengevaluasi para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang realisasi belanjanya tidak optimal dalam mengelola APBD.
Desakan itu disampaikan sejumlah fraksi DPRD Sumut pada rapat paripurna penyampaian hasil rekomendasi terhadap LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubsu atas realisasi APBD 2019.
Rapat dipimpin ketua Dewan Baskami Ginting didampingi wakil ketua dewan Harun Mustafa Nasution, Rahmansyah Sibarani, Salman Alfarisi dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, di ruang paripurna DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020).
F-PDI Perjuangan melalui juru bicara Ust Syahrul Ependi Siregar, mendesak Gubernur agar segera mencopot sejumlah kepala OPD tersebut dari jabatannya, mengigat buruknya kinerjanya serta penggunaan anggaran tidak efektif dan efesien.
Adapun sejumlah OPD yang tidak becus dan berkinerja buruk ini, tambah Syahrul, diantaranya Dinas Sosial, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Hal senada diungkapkan Fraksi Gerindra melalui Jubir Muhammad Aulia Rizky Agsa dan mendorong Gubernur Sumut untuk mengevaluasi Kepala OPD tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan ide dan gagasan serta visi gubernur dalam membangun Sumut yang bermartabat.
Bahkan, Fraksi NasDem melalui Jubirnya Tuahman Purba meminta DPRD Sumut merekomendasikan agar sejumlah OPD tersebut diperiksa oleh aparat hukum, karena diduga adanya praktik penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga menyoroti adanya sejumlah Kepala OPD yang berstatus PLT sehingga mengganggu kinerja OPD dalam menjalankan program Gubernur.
