Oleh: Nanang Nasriyanto, S.Sos, MM
_Direktur Eksekutif Lembaga Survey Opini Publik ORBITPOLL_
Sesuai tahapan pilkada serentak 2020, Agustus ini adalah bulan terakhir menjelang pendaftaran pasangan bakal calon (pasbalon) kepala daerah ke KPUD yang ditetapkan tanggal 4-6 September 2020. Artinya, waktu yang tersedia bagi partai politik (parpol) untuk membentuk koalisi dan menentukan pasbalon yang akan diusung tinggal beberapa minggu lagi, bahkan kurang dari sebulan.
Namun demikian, realitas di Ponorogo menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada satupun koalisi parpol yang telah terbentuk secara definitif dan mendeklarasikan pasbalon yang mereka usung dalam pilkada 2020. Bahkan di kubu petahana yang jelas-jelas sudah memiliki kursi yang cukup (10) untuk mengusung pasbalon sendiri pun juga tidak kunjung membuat keputusan, termasuk menentukan siapa bakal cawabup yang digandeng.
Lambatnya langkah petahana dalam membuat keputusan soal koalisi parpol pengusung dan pasangan cawabup yang akan digandeng bisa dibaca sebagai dampak ikutan dari ambisinya untuk mewujudkan “koalisi besar” yang setidaknya melibatkan 8 parpol sebagaimana pernah diungkapkan beberapa waktu lalu.
Langkah awal pembentukan koalisi besar _a la_ petahana sudah diawali dengan mendaftar ke sejumlah parpol, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat dan PKB. Lalu ada Golkar, PKS dan Hanura yang menurutnya sudah menjaring dirinya sebagai calon tunggal sehingga tidak akan ada calon lain yang diusung. Sementara Nasdem sebagai partainya sendiri sudah pasti menjadi bagian dari koalisi besar yang dibangun.
Bahkan untuk menegaskan ambisinya dalam membangun koalisi besar, minggu pertama Juli lalu petahana mengklaim bahwa dirinya sudah didukung oleh hampir semua kursi yang ada di DPRD, yaitu tepatnya 44 kursi dari total 45 atau sebesar 97,7%. Namun diakuinya bahwa dukungan tersebut masih sebatas lisan.
Nah, demi mewujudkan ambisi untuk membuat koalisi besar tersebut maka bisa dipastikan bahwa hari-hari ini petahana sedang sibuk melakukan _lobby-lobby_ politik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan terutama pusat yang memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan pasbalon yang akan diberi rekom dalam pilkada.
Lalu, kenapa sih petahana begitu ngotot untuk membentuk koalisi besar. Berikut analisisnya :
1. Koalisi besar digunakan untuk menutup peluang munculnya calon lain sehingga hanya ada calon tunggal (petahana), yang artinya _cost_ pilkada akan menjadi lebih “murah”.
2. Koalisi besar sangat efektif untuk mengendalikan parlemen sehingga pemerintahan ke depan menjadi “stabil” dan berjalan mulus-mulus saja tanpa ada gejolak yang berarti.
3. Koalisi besar diperlukan untuk memperkuat _power_ politik sehingga bisa melanjutkan dominasi Partai Nasdem di parlemen pada pileg 2024 dan ikut menentukan suksesi kepemimpinan dalam pilkada berikutnya.
Di skenario lain, ambisi petahana untuk membentuk koalisi besar juga bisa dibaca sebagai bentuk _psy war_ untuk menggencet nyali lawan-lawan politiknya. Ditambah lagi dengan taktik menghidupkan bursa taruhan rekom parpol dan menyebarkan narasi bahwa tidak akan ada calon lain yang bisa mengantongi rekom partai. Target akhirnya sudah pasti untuk membuat lawan politik ciut nyali dan akhirnya mundur teratur dari kontestasi pilkada.
Lalu, bagaimana arah partai-partai politik dalam pusaran pilkada Ponorogo tahun 2020? Mungkinkah skenario koalisi besar yang dirancang petahana bisa terbentuk? Akankah pilkada hanya diikuti oleh paslon tunggal? Ataukah pilkada akan diikuti dua paslon, tiga atau bahkan empat? Mari kita bedah satu persatu, mulai dari partai dengan jumlah kursi terbanyak.
*Partai Nasional Demokrat*
Nasdem adalah partai pemenang pemilu legislatif (pileg) Kabupaten Ponorogo 2019 dengan perolehan 10 kursi dan berhak atas posisi ketua DPRD. Jumlah tersebut merupakan peningkatan 1.000% dari perolehan pada pileg sebelumnya yang hanya 1 kursi. Sulit dibantah bahwa capaian Nasdem yang fenomenal tersebut merupakan bagian dari Ipong _effect_ dalam percaturan politik di Ponorogo.
Realitas saat ini menunjukkan bahwa Nasdem adalah _the ruling party_ atau partai yang memerintah, meskipun sebenarnya dalam pilkada 2015 lalu kontribusi Gerindra pada kemenangan Ipong jauh lebih besar daripada Nasdem. Pada kenyataannya mereka telah pecah kongsi dan Ipong telah berpindah dari Gerindra ke Nasdem. Bahkan saat ini Ipong menduduki jabatan penting di kepenguruasan Partai Nasdem Jawa Timur sebagai ketua Bappilu. Status _the ruling party_ juga bisa dilihat dari dukungan total Partai Nasdem terhadap eksekutif di ruang-ruang parlemen. Selain itu ketua DPRD juga kerap terlihat _runtang-runtung_ atau muncul bersama dengan bupati di ruang-ruang publik.
Dengan modal 10 kursi di DPRD dan keterikatan yang kuat dengan petahana hampir mustahil Partai Nasdem tidak mengusung petahana dalam pilkada 2020.
*Partai Kebangkitan Bangsa*
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah pemenang _runner up_ dalam pileg Kabupaten Ponorogo 2019 dengan perolehan 8 kursi. Dengan modal kekuatan 8 kursi sudah seyogyanya PKB menjadi salah satu motor penggerak utama dalam pilkada 2020.
Pada awalnya terlihat PKB akan merapat ke petahana dengan konsesi berupa kursi wakil bupati yang akan diserahkan kepada kader terbaik PKB. Ini tergambar dari daftar nama yang masuk dalam penjaringan PKB 21/12/19, yaitu ada nama Ipong Muchlissoni sebagai cabup dan ada nama kader PKB Agus Khoirul Hadi sebagai cawabup. Namun dalam perkembangannya skema tersebut _ambyar_ dan nama kader PKB yang sedianya menjadi cawabup malah terpelanting dari bursa.
Kemudian muncul skema baru, di mana PKB kembali membuka pendaftaran pada Rabu 22/7/20. Dalam penjaringan kali ini ada dua orang dari birokrasi yang mendaftar, yaitu kepala DPUPKP Jamus Kunto dan kepala BPPKAD Bambang Tri Wahono. Keduanya mendaftar sebagai calon wakil bupati yang agaknya menjadi bagian dari skenario yang akan dipasangkan dengan petahana. Ini bisa dilihat dari komentar petahana yang datar-datar saja saat menanggapi langkah politik dari dua anak buahnya tersebut. Beda ketika ia merespon langkah orang dari birokrasi lainnya, yaitu wabup Soedjarno yang sempat menyatakan akan maju dalam pilkada 2020 dimana saat itu bupati terlihat kurang berkenan.
Kembali ke acara penjaringan calon kepala daerah PKB tahap kedua. Pada momen tersebut NU membuat kejutan dengan mendaftarkan Sugiri Sancoko sebagai calon bupati. Prosesi pendaftaran Sugiri Sancoko sendiri dipimpin oleh Wakil Rais Syuriah PCNU Ponorogo KH. Khasanun dan diantar ratusan pendukung, mulai dari Banser, Muslimat, kyai, tokoh partai hingga relawan. Keseriusan NU juga terlihat dari dibentuknya Tim Sembilan NU yang akan berjuang untuk memenangkan Sugiri Sancoko.
Lalu kemana kira-kira arah PKB di tengah perkembangan situasi politik yang diwarnai dengan adanya kejutan dari NU tersebut?
Kemungkinan pertama: PKB berkoalisi dengan Partai Nasdem untuk mengusung petahana yang akan berpasangan dengan salah satu antara Bambang Tri Wahono atau Jamus Kunto. Dalam hal ini PKB harus rela kadernya tidak menjadi bagian dari paslon yang diusung. Dalam skenario ini, secara terbuka PKB menentang ibu kandungnya sendiri, yaitu NU. Sudah barang tentu massa NU akan terpecah. Namun suara mayoritas agaknya akan lebih mengarah ke paslon yang secara terbuka didukung oleh NU.
Kemungkinan kedua: PKB membangun koalisi sendiri bersama partai lain untuk mengusung calon alternatif di luar dua tokoh yang sudah eksis. Dengan modal 8 kursi PKB hanya butuh teman koalisi minimal 1 kursi saja. Di atas kertas kemungkinan ini masih sangat terbuka. Hanya saja dalam kurun waktu yang demikian singkat agak sulit rasanya bisa mendapatkan sosok alternatif yang _qualified_ untuk diusung.
Kemungkinan ketiga: PKB bergabung dengan koalisi partai yang mengusung Sugiri Sancoko, sekaligus menyodorkan kadernya untuk menjadi wakil. Hanya saja, soal wakil ini PKB harus melakukan _bargaining_ dengan anggota koalisi lain dan harus bersiap untuk menerima kenyataan bahwa kadernya tidak terpilih menjadi calon wakil.
Namun, dari ketiga kemungkinan di atas agaknya skenario ketiga menjadi pilihan paling ideal bagi PKB dimana ia bisa bekerja bahu-membahu dalam satu garis perjuangan bersama NU, ormas yang telah melahirkan dan membesarkannya. Keberpihakan PKB pada NU juga sekaligus sebagai bentuk sikap _tawadhu_ dan _takzim_ pada kyai yang telah menjadi bagian dari tradisi kaum nahdliyin.
*Partai Demokrat*
Demokrat adalah partai dengan jumlah kursi terbanyak ketiga di DPRD Ponorogo yaitu 5 kursi, sama dengan jumlah yang dimiliki Partai Gerindra.
Pada penjaringan pertama, muncul skenario untuk menduetkan petahana dengan kader Demokrat sebagai wakil. Dalam perkembangannya calon wakil yang disiapkan Demokrat berada dalam situasi yang mengambang, hingga kemudian namanya perlahan tenggelam dari bursa pencalonan.
Terbaru, dengan mencuatnya nama Sugiri Sancoko sebagai calon bupati menjadikan posisi Demokrat kian disorot. Penyebabnya, Sugiri Sancoko sendiri adalah kader senior partai bentukan SBY tersebut. Namun di sisi lain timbul kesan bahwa Partai Demokrat enggan mengarahkan dukungan kepadanya.