Erick Thohir vs Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi. Kegaduhan Erick Thohir dengan sesama lembaga negara antara lain dengan Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi juga terjadi terkait rangkap jabatan serta penempatan wakil menteri BUMN sebagai Pejabat di BUMN.
Erick Thohir vs Serikat Pekerja. Kegaduhan Erick dengan Beberapa serikat buruh terjadi karena PHK Massal di BUMN yang sudah mencapai kisaran 4.000 an orang. Serikat Buruh yang konsisten menentang antara lain Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Serikat Buruh Sriwijaya.
Erick Thohir vs Anggota DPR. Kritik keras anggota DPR terhadap Erick Thohir di sampaikan oleh Adian Napitupulu dan Mufti Anam yang keduanya berasal dari partai PDIP. Kritik mereka terkait dengan utang BUMN serta PHK massal. Hal senada juga di sampaikan oleh anggota DPR RI dari PKS yaitu Anis Byarwati.
Erick Thohir vs Relawan Jokowi. Tanggal 11 Agustus tidak kurang dari 50 organisasi Relawan Jokowi meminta Jokowi untuk memberhentikan Erick Thohir. Tuntutan itu di sampaikan terkait Pemberhentian tanpa sebab puluhan Relawan dan Pendukung Jokowi di BUMN dan sekian banyak Kegaduhan yang di buat Erick Thohir.
Erick Thohir vs Ahok. Yang terbaru adalah kritik tajam yang di sampaikan Ahok secara terbuka terkait pengelolaan Pertamina dan Peruri secara khusus dan BUMN secara umum. Kritik Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mencerminkan situasi internal BUMN yang tidak kunjung membaik di bawah menteri Erick Thohir.
Disamping itu, kegagalan Erick Thohir lainnya juga terlihat dalam program vaksin Corona yang dipublikasikan akan kita dapatkan 250 juta dosis dari Sinovac China.
Angka itu tidak masuk diakal karena kapasitas Pabrik Sinovac Biotech di Beijing di atas tanah 70.000 meter persegi hanya mampu memproduksi 100 juta dosis vaksin pertahun.
Angka yang mirip dengan kapasitas produksi vaksin Rusia yang rata rata berkisar sekitar 9 juta dosis perbulan. Janji 250 juta vaksi pertahun itu tidak masuk akal karena sederhana saja, pertama kapasitas produksi Sinovac tidak mencapai angka itu. Kedua total penduduk China sekitar 1,4 milyar jiwa. Dari jumlah penduduk itu maka setidaknya China butuhkan 3 Milyar vaksin.
Ada 3 vaksin potensial yang sudah masuk uji klinis tahap 3 di China, yaitu vaksin Cansino yang sudah dapatkan hak paten, Sinopharm dan Sinovac. Andai saja ketiga vaksin itu mampu di produksi sejumlah 500 juta dosis per tahun maka China butuh waktu setidaknya 6 tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Data lain yang didapatkan ternyata Indonesia tidak memproduksi vaksin Sinovac melainkan hanya memproduksi botol (vial) dan mendistribusikannya.
Hal itu di perkuat dengan kapasitas produksi vaksin Bio Farma yang diperkirakan tidak lebih dari 50.000 dosis per minggu atau hanya 2,6 juta dosis per tahun.
Uji Klinis Sinovac tahap ke 3 yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2020 akan selesai sekitar bulan Januari atau Febuari 2021. Aneh dan janggal tentunya jika dalam banyak kesempatan Erick Thohir menyatakan bahwa mulai bulan November 2020 hingga Febuari 2021 akan masuk bertahap 10 juta vaksin perbulan.
Bagaimana mungkin Indonesia akan membeli puluhan juta vaksin yang belum selesai uji klinis tahap ke 3. Jika ini adalah kebohongan publik maka ada 260 juta Rakyat Indonesia yang di bohongi dengan Gimmick yang tidak lucu.
Aksi serentak dilaksanakan juga oleh Forum Demokrasi Banten, Pemuda Pecinta NKRI Propinsi Lampung, Jaringan Aksi Rakyat (JARAK) Jawa Barat, Aliansi Pemuda Sumatra Utara (APSU), Forum Rakyat NTT (ForNTT), Gerakan Rakyat (GERAK) Jateng, SoRak – Jambi, Forum Aksi Peduli Kalsel, FORMAT JAKARTA, Gabungan Mahasiswa Kepri, Aliansi Rakyat Kalteng, Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARAK) Sumatra Selatan, Aliansi Rakyat Bersatu, SULTRA, Serikat Aksi Rakyat Sulut, Aliansi Masyarakat Sulbar, “SOLIDARITAS PEMUDA KALTIM CINTA NKRI”, FORMAT SULTENG, FRONT PEDULI KRISIS – RIAU, Aliansi Rakyat Bersatu(ARB) Jatim, Jaringan Demokrasi ACEH, FORMAMA (Forum Masyarakat Maluku), ALIANSI MAKASSAR MENGGUGAT, Aliansi Jogya Peduli BUMN dan ALIANSI MASYARAKAT BENGKULU.
Sementara itu, Sekretaris ARAK Bali Kadek Agus Ekanata menambahkan, Bali sebagai daerah tujuan wisata belum merasakan sentuhan optimal program pemulihan dari PEN.
Malah belakangan Bali menjadi provinsi tertinggi hunian RS hampir 100% penderita Covid-19.
Untuk itu, pihaknya menilai Erick Thohir gagal mengemban mandat Ketua PEN dari Presiden Joko Widodo, dan sudah sepantasnya mundur dari Kabinet Indonesia maju.
Bali jelas dalam dukungan ke Presiden Joko Widodo dalam memenangkan Pilpres 2019 dengan 92% suara.
Penulis: Aj
Editor: Francelino