Komisi Yudisial : Hak Setiap Terpidana Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali

JAKARTA – LIPUTAN68.com – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyatakan bahwa putusan permohonan peninjauan kembali (PK) merupakan bagian dari independensi hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim MA berwenang untuk menambah atau mengurangi putusan terpidana di tingkat sebelumnya, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KY merespons sejumlah Putusan MA beberapa waktu belakangan yang mengurangi hukuman para terpidana korupsi melalui permohonan PK.

Jaja menerangkan bahwa, sudah menjadi hak setiap terpidana untuk mengajukan PK yang tertulis dalam UU Hukum Acara Pidana. Selama tidak ada potensi pelanggaran etik, maka apapun putusan majelis hakim harus dihormati.

“Sepanjang hakim itu independensi tidak terganggu, setiap putusan hakim apapun isinya harus dihormati, ” ujar Jaja.

“Misalnya putusan majelis hakim PK itu memutus memberatkan atau menambah daripada putusan sebelumnya di tingkat kasasi atau mengurangi, itu adalah independensi daripada hakim, sepanjang dalam memutus itu sesuai dengan koridor-koridor hukum yang dibenarkan,” kata Jaja di Jakarta, Kamis (01/10/2020).

Meskipun demikian, harus dipastikan bahwa keputusan hakim atas permohonan PK itu tak terganggu persoalan integritas.

Gangguan integritas misalnya, hakim bertemu dengan pihak yang mengajukan permohonan PK, hakim menerima suatu imbalan, atau hal lain yang berpotensi melanggar kode etik.

“Sepanjang tidak ada informasi itu, itu adalah hak daripada hakim Majelis PK untuk memutus perkara yang bersangkutan dalam melihat fakta hukum yang ada di dalam putusan sebelumnya,” ujar Jaja.

Seandainya ditemukan indikasi gangguan integritas hakim, kata Jaja, pihaknya akan mengambil tindakan.

Ia pun mempersilahkan masyarakat melaporkan kepada KY jika menemukan indikasi tersebut, misalnya, hakim bertemu dengan penasehat hukum terpidana pemohon PK atau pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Jaja juga meminta seluruh hakim menjaga integritas mereka dalam memutus perkara.

“Koreksi bagi semuanya agar di dalam proses persidangan itu pihak-pihak itu menggunakan kemampuan dan pengetahuannya secara profesional betul,” ucap Jaja.

“Sehingga misalnya walaupun diajukan PK, apalagi kalau PK-nya (akibat) kekhilafan hakim, itu tidak akan terbantahkan kalau seandainya di dalam mengungkap fakta di persidangan itu secara maksimal,” lanjutnya.

Seperti diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) kembali mengurangi masa hukuman terpidana kasus korupsi yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) yaitu Anas Urbaningrum, dalam kasus korupsi proyek Hambalang dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama tiga bulan,” demikian putusan majelis hakim PK, Rabu (30/09/2020).

Meski memotong masa hukuman Anas, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok, dan memembayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 dan 5.261.070 dollar AS.(1-M/JB01).