Dikutip dari: rmolsumut.id
Pelaku pariwisata mengkritisi komitmen Pemerintah Kota Medan dalam memajukan pariwisata di kota ini. Sejak dulu, pemerintah selalu menggaungkan janji untuk memajukan pariwisata di daerah ini, namun realisasinya dinilai masih minim.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalan Wisata (Asita) Sumatera Utara, Solahuddin Nasution mengatakan, jika ingin memajukan pariwisata suatu daerah, salah satu hal yang menentukan adalah kebijakan yang diambil pemerintah. “Jektor pariwisata ini mau dijadikan prioritas utama, maka dukungan anggaran serta perbaikan sarana pendukung, infrastruktur juga harus mengikuti. Jadi prioritas,” katanya di Medan, Rabu (14/10/2020).
Dia mengambil contoh terkait kesiapan infrastruktur di Kota Medan yang masih kurang ramah wisatawan. Banyak jalur pedestrian atau trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat jualan dan tempat parkir. Padahal, salah satu jualaan sektor pariwisata di Medan adalah bangunan-bangunan bersejarah yang lokasinya cenderung berdekatan dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Hanya saja, karena jalur pedestrian sudah tak nyaman bagi pejalan kaki, wisatawan menjadi malas berkunjung ke tempat-tempat bersejarah itu.
Sebut saja bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Jalan Sisimangaraja yang ada Masjid Raya, di Jalan Brigjen Katamso ada Istana Maimun, di Jalan Kesawan dan Lapangan Merdeka ada banyak bangunan peninggalan jaman Belanda. “Sebenarnya ini bisa menjadi satu paket wisata terintegrasi yang bisa diakses dengan berjalan kaki,” ungkapnya.
Sensifitas Pemko Medan dalam menyikapi masalah ini dinilai lemah, terutama dalam menertibkan atau dengan kata lain menyaiapkan pedesrian perkotaan yang ramah wisatawan. Belum lagi kondisi jalanan kota Medan yang selalu dirundung kemacetan.
“Masalah infrastruktur ini yang perlu dibenahi. Pemerintah yang memiliki komitmen yang kuat untuk itu. Sehingga pelaku wisata atau industri bisa menjual paket wisata dengan baik yang kemudian berdampak pada perekonomian Kota Medan itu sendiri,” jelasnya.
Hal inilah yang dinilai oleh pelaku pariwisata, sebagai bentuk kelemahan pemerintah Kota Medan sebelum-sebelumnya, hingga masa kepemimpinan Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Medan. Belakangan, Akhyar menggantikan Eldin usai sang walikota tersandung kasus suap.
