oleh

Balai Desa Way Galih Jadi Ajang Kampanye Paslon Nomor 1, Bawaslu Lampung Selatan Periksa Sejumlah Saksi dan Kades Way Galih

LAMPUNG SELATAN, WWW.LIPUTAN68.com-Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), tengah menindaklanjuti temuan dugaan keterlibatan sejumlah aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas politik di Balai Desa Way Galih.

Disela-sela agenda persiapan apel pengawasan bersama Bawaslu RI, Koordiv Penanganan pelanggaran, Bawaslu Lamsel, Khoirul Anam mengatakan pihaknya terus melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi dan Kepala Desa Way Galih.

“Kami telah melakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi, termasuk kepala Desa Way Galih, namun tidak hadir”, kata Anam, Sabtu (5/12/2020).

Ketidakhadiran saksi dan kepala Desa Way Galih, saat akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu Lamsel, Anam menjelaskan bahwa Bawaslu hari ini menjadwalkan kembali pemanggilan saksi-saksi dan Kepala Desa Way Galih.

Liputan JUGA  11 PK Lamsel Membelot, Golkar Akan Sanksi Tegas

“Karena tidak ada yang hadir, dimungkinkan karena pemanggilan dilakukan di Kantor Bawaslu terkendala terkait Jarrak tempuh, maka hari ini kami melakukan pemanggilan ke dua di Kantor Panwascam Tanjung Bintang”, tandas Anam.

Saat disinggung apakah temuan tersebut dilimpahkan ke Panwascam, pihaknya menjawab bahwa, “temuan dugaan pelanggaran tersebut tetap diproses oleh Bawaslu Kabupaten, dan hari Kamis (3/12) sudah kita registrasi temuan tersebut, hanya proses pemeriksaannya saja yang kita lakukan di Kantor Panwascam”, ungkpnya.

Diberitakan sebelumnya adanya aktivitas kampanye untuk Paslon nomor 1, Nanang-Pandu yang dilakukan di Balai Desa Way Galih, dan merupakan kegiatan untuk mengarahkan warga penerima program keluarga harapan (PKH) agar memberikan dukungan kepada Nanang-Pandu.

Liputan JUGA  Sterilisasi Mako Cegah Corona, Polres Sergai Semprot Cairan Desinfektan

Perlu diketahui, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat BUMN, BUMD, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa terlibat dalam politik praktis dipidana penjara, sesuai UU No 7 Tahun 2017, pasal 280 ayat 2, pasal 282, pasal 283, UU nomor 10 tahun 2016, pasal 70. /Seno

Redaksi-

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.