“Jalan memiliki peranan urat nadi perekonomian daerah. Penataan jalan harus dilakukan secara terpadu. Berharap Sei Rampah memiliki wajah baru dan berdampak baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan pembangunan di Sergai ini”, ungkap Wabup lagi.
Kadis PUPR Sergai, Johan Sinaga, SE, MAP yang turut memberikan sambutan menyampaikan bahwa, dari banyaknya tahapan yang dilakukan, hingga saat ini masih berada di proses pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal ini masyarakat terdampak.
“Pemkab Sergai hanya sebatas mengurusi pembebasan lahan yang nantinya pengerjaan akan dilanjutkan oleh Pemerintah Pusat. Kami dari Pemkab bertugas menyelesaikan proses pembebasan lahannya saja. Terkait ganti rugi, nominalnya akan dinilai oleh pihak konsultan. Setelah proses pembebasan lahan selesai, seluruh dokumen akan dikirim ke pusat untuk selanjutnya di anggarkan”, ungkap Johan.
Pemkab dapat sesegera mungkin mengatasi pembebasan lahan dan anggaran langsung ditetapkan pusat, proses pelebaran akan dilakukan pada tahun 2022 sehingga di tahun 2023, kondisi Kota Sei Rampah sudah punya wajah baru dan seluruh tahapan akan dilakukan terbuka sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses tahapan.
(Dipa).