Tertinggi
Kesempatan itu, KPK memberi penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Pemprov Sumut sebesar 91,69% pada tahun anggaran 2021. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di Sumut.
Karenanya, Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK melalui kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi IPK atau MCP tertinggi TA.2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari 2020 yang mencapai 88,54%.
Tingkat Sumut sendiri, ada 16 daerah yang nilai capaiannya berada di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.
“Standar kami itu 80% skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kementerian Keungan,” kata Alexander Marwata.
Seiring baiknya nilai MCP, kata dia, maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik. Juga dengan perizinan yang tidak dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa yang sudah sesuai ketentuan.
MCP menyangkut delapan sektor titik rawan korupsi. Di antaranya perencanaan dan pengalokasian APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Bahkan ada penelitian yang membuktikan bahwa tingginya MCP memengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.
Alexander menambahkan, tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.
“Kuncinya komitmen, Anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” ujarnya. (LM-02)
TEKS FOTO
RAKOR: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengikuti rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pemerintah daerah se Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman No.41 Medan, Rabu (23/2/2022). Dinas Kominfo Sumut