Selanjutnya Mangapul menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus segera melakukan singkronisasi distribusi pupuk sebaik-baiknya agar potensi krisis ketahanan pangan yang dapat menjurus kepada potensi krisis kemanusiaan tidak terjadi.
“Petani yang gagal panen tahun ini karena ketiadaan pupuk tidak dapat lagi meneruskan kegiatan bertaninya karena pasti akan mengalami gagal panen berikutnya, peristiwa ini sangat berbahaya terhadap program ketahanan pangan di Sumut,” lanjut Mangapul.
Terakhir Mangapul Purba meminta kepada pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan kuota pupuk perkabupaten/kota dan kecamatan di seluruh wilayah Sumut dalam bentuk tabel-tabel agar jelas dan transparan terhadap distribusi pupuk di Sumut.
” Meminta petani agar melakukan pengawasan yang kolektif bersama-sama serta berkoordinasi dengan aparat bila ditemukan penyelewengan pupuk,” pungkas Mangapul Purba.
(LM-01)