oleh

Mutia Atiqah Disebut Berbohong tak Pernah jadi Bendahara KPID Sumut, Polisi Harus Usut!

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara, Mutia Atiqah, disebut berbohong soal pernyataannya yang membantah pernah merangkap jabatan sebagai komisioner dan bendahara pada lembaga itu.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Lingkar Indonesia, Mutia sempat menduduki jabatan sebagai bendahara pada 2018 dengan pengelolaan anggaran sekitar Rp7 miliar.

“Kita bukan mengada-ngada. Ini sudah ada buktinya,” ujar Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang kepada wartawan, Rabu (13/4/2022) sore.

Hemat dia, hal pertama yang harus dipermasalahkan adalah aturan yang telah dilanggar Mutia. Menurut butir 6 pada Surat Edaran Kemendagri Nomor 903/2930/SJ tanggal 22 Juni 2017 dan ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia, disebutkan bahwa untuk mendukung tugas-tugas administrasi keuangan pada sekretariat KPID, gubernur menugaskan PNS untuk membantu sekretariat KPID.

Liputan JUGA  Gawat! SK Perpanjangan Anggota KPID Sumut 2016-2019 Diduga Banyak Pelanggaran Fatal

“Aturannya sudah jelas, mengapa dilanggar. Jangan bilang tidak tau. Regulasi ini khusus diterbitkan untuk mengatur dana hibah. Jangan dana hibahnya saja dikejar tapi aturannya pura-pura tidak tau,” cecar pria yang puluhan tahun berkutat dalam investigasi korupsi tersebut.

Persoalan lain, imbuh dia, adalah mengenai maksud dari anggota KPID Sumut menduduki jabatan bendahara. Padahal sudah jelas, ASN yang ditugaskan untuk menjadi bendahara merupakan tanggungjawab gubernur.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.