“Kami surati Ketua DPRD Sumut karena diberikan batas waktu 15 hari ke depan untuk melaksanakan Tindakan Korektif,” tegas James di kantornya, Senin (18/4/2022).
Dalam surat yang diteken Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar bernomor B/028/LM.11-02/0015.2022/IV/2022 tertanggal 18 April 2022 perihal Monitoring LAHP tersebut, dinyatakan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta ketua DPRD melaksanakan Tindakan Korektif dalam LAHP selama 30 hari sejak LAHP diterima.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada kepala Ombudsman RI, menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM RI, menteri Dalam Negeri RI, gubernur Sumatera Utara, dan pihak pelapor.
“Surat ini adalah untuk menindaklanjuti hal dimaksud karena kami telah menyerahkan LAHP pada 24 Maret 2022,” ungkap James.
Ia juga menjelaskan bahwa surat itu semacam surat peringatan terkait tenggat waktu pelaksanaan LAHP kepada ketua DPRD, karena pihaknya sudah menyelesaikan serangkaian pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dalam proses seleksi calon anggota KPID di DPRD Sumut.
“Kami sudah menindaklanjuti laporan masyarakat atas nama Valdesz Junianto Nainggolan dan kawan-kawan terkait Maladministrasi Penyimpangan Prosedur Ketua Komisi A DPRD Sumut atas pelaksanaan dan penetapan 7 nama (komisioner) KPID Sumut pada tahap fit and proper test. Sekarang gantian kami yang menagih apakah LAHP itu sudah dilaksanakan atau belum,” tukas James.
Ditegaskannya ada dua temuan Ombudsman yang sudah dituangkan dalam LAHP dan sudah disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, yakni prosedur pemilihan yang cacat hukum dan SK perpanjangan dua petahana yaitu Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang, yang tidak sah dalam kajian administrasi negara.
Terpisah, Kuasa Hukum Penggugat, Ranto Sibarani menegaskan pihaknya merespon positif gerak cepat Ombudsman Perwakilan Sumut.
“Surat Ombudsman ini peringatan bagi ketua DPRD agar melaksanakan Tindakan Korektif, dan perlu diingat sekali lagi LAHP Ombudsman itu dokumen negara,” katanya.
Jika Ketua DPRD tidak mematuhi LAHP, lanjutnya, segala bentuk penetapan di luar itu berpotensi melanggar hukum.
“Sudah pasti langsung kami PTUN-kan. Soal dugaan tipikor juga kami monitor terus di Ditkrimsus Polda Sumut. Jangan main-main manuver politik lagi di titik ini,” tegas Ranto. (LM-02)
TEKS FOTO
DOKUMEN LAHP: Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Sumatera Utara resmi menyurati Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting untuk memonitor pelaksanaan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) atas maladministrasi yang terjadi dalam proses fit and proper test pemilihan komisioner KPID Sumut 2022-2025 di DPRD Sumut.