“Risikonya peternak harus mengeluarkan biaya untuk obat tersebut. Padahal untuk kasus wabah seperti ini seyogyanya menjadi tanggungjawab pemerintah, harusnya peternak rakyat bisa mendapatkan obat dan vaksin secara gratis,” katanya.
Beberapa masalah lain terkait wabah PMK saat ini, sambung sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, adalah stok obat pun langka di pasaran. Ini pun menurut dia harus jadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian RI.
“Kemudian belum semua peternak sadar akan bahaya PMK ini, khususnya peternak yang terbiasa melepasliarkan ternaknya belum semuanya mau mengurung/mengisolasi ternaknya yang sudah terinfeksi, ini yang bisa turut mempercepat penularan,” pungkasnya.
Terpisah, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menegaskan kembali bahwa kasus PMK pada hewan ternak kaki empat yang saat ini menjadi sorotan publik, masih dalam posisi terkendali dengan berbagai langkah penanganan.
Hal itu diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi menjawab wartawan, terkait beredarnya isu keberadaan vaksin serta ketersediaan obat-obatan untuk penanganan hewan ternak yang terindikasi terkena PMK, Kamis (2/6).
Dari keterangan disampaikan Gubsu Edy, saat ini penularan PMK memang berada pada posisi sekitar 4.000-an (4.002) ekor yang terindikasi wabah itu. Namun ia meminta masyarakat untu tidak panik, seiring langkah penanganan yang sejauh ini terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang terkena.
“Dari jumlah itu, hanya 10 ekor yang mati. Itu pun yang anakan, karena kondisi tempatnya yang kurang baik. Dan langkah penanganan terus kita lakukan, jadi masyarakat harus tenang,” terangnya.
Apalagi, lanjut dia, bahwa dari total hewan ternak yang terindikasi PMK yakni 3.000 (3.683) ekor dinyatakan sembuh. Artinya tinggal 400 ekor yang belum, dan masih dilakukan isolasi.
“Kita sudah buat rambu-rambunya di situ (aturan), yakni tidak boleh keluar masuk (perdagangan antar daerah/provinsi) sapi sementara ini. Harus ada surat izin, untuk hewan kurban dan harus ada surat pernyataan bahwa binatang ternak tersebut sehat,” jelas Edy.
Kemudian bagi hewan ternak yang terindikasi PMK, telah disiapkan proses isolasi. Sehingga kondisi saat ini, meskipun masih ada hewan ternak yang terindikasi PMK, masih terkendali dan bisa ditangani pihak terkait.
“Soal status wabah, ya banyak yang mau dinyatakan ini wabah, sehingga semua ditanggung oleh pemerintah. Kalau itu nanti buntutnya ngejarnya ke sana itu. Wabah itu, kalau tidak ada obat, mati begitu banyak. Itulah wabah,” katanya.
Gubernur juga menekankan, meski belum ada vaksin disiapkan untuk penanganan PMK, namun pemerintah menjamin ketersediaan obat dan vitamin untuk diberikan kepada hewan ternak. Seperti yang ada saat ini, sebagian besar hewan bisa sembuh dengan bantuan intensif pengobatannya.
“Vaksin belum ada. Obat antibiotik dan vitamin yang dilakukan. Ada isu miring katanya obat-obatan tak ada, mahal, bohong. Itu orang yang tak bertanggungjawab menyatakan itu, sehingga petani ini menjual lebih cepat atau dipotong,” pungkasnya meyakinkan bahwa pemerintah mendukung penyediaan obat-obatan untuk itu. (LM-02)