Sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menyampaikan bahwa permasalahan tenaga non-ASN telah menjadi salah satu perioritas untuk diselesaikan. Menurutnya salah satu persoalan SDM bukan hanya sekedar jumlah ataupun kualitas, melainkan distribusinya.
Tidak sedikit ASN yang baru bekerja satu tahun di Daerah meminta pindah ke Kota, sehingga formasi di Daerah menjadi kosong,” jelasnya.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Kementerian PANRB bersama BKN dan Pemerintah Daerah tengah merumuskan Peraturan untuk mengunci ASN di Daerah agar tidak bisa mutasi ke Kota dalam batas waktu tertentu.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengikuti program dan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB terkait tenaga Non-ASN ini.
Akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, baik dari sisi kebutuhan maupun ketersediaan anggaran kita, ubgkap Bupati di Jakarta.
(LM-01)