Tidak lupa Bupati menyampaikan harapannya, bahwa dengan telah ditandatanganinya nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan segera ditindaklanjuti secara bersama-sama, baik pada tataran Organisasi Perangkat Daerah, maupun pembahasan pada tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pakpak Bharat TA 2023 dapat ditetapkan 1 (satu) bulan sebelum tahun Anggaran berakhir sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang baru ditandatangani merupakan bagian dari siklus pembangunan Daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam negeri tentang penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya, tutup Bupati.
Dengan telah disepakatinya KUA dan PPAS TA 2023 oleh Pemerintah dan Legislatif, proses pembahasan APBD Pakpak Bharat Tahun 2023 telah dimulai. Sebuah proses yang tentunya tidak akan mudah, membentuk dan mengatur tatanan Anggaran APBD demi membangun Kabupaten Pakpak Bhara yang lebih baik satu tahun kedepan.
(LM-01)