Pacitan – 21 bulan menuju perhelatan Pilbup serentak 2024, tensi politik di Kabupaten Pacitan, masih sangat landai.
Siapa tokoh-tokoh partai politik yang masuk pada bursa pencalonan, nyaris tidak terdengar. Terkecuali jago incumbent yang sementara waktu ini masih tetap concern mempersiapkan diri untuk kembali naik pentas di Pilbup mendatang.
Seperti diketahui, jago incumbent dimaksud adalah Indrata Nur Bayuaji. Di Pilbup 2020 lalu, keponakan dari Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, berpasangan dengan Gagarin, yang tak lain adalah Ketua DPD Partai Golkar Pacitan.
Hingga langkah keduanya kian mulus menuju kursi singgasana sebagai pasangan kepala daerah.
Disepanjang sejarah pelaksanaan Pilbup secara langsung, baru ini kali Partai Demokrat membuka kran koalisi dengan partai politik lain.
Sebelumnya, partai yang kelahirannya dibidani oleh SBY tersebut, tak pernah melakukan aviliasi dengan gerbong politik lainnya. Meskipun banyak sekali parpol-parpol lain yang menjadi pendukungnya.
Tentu ini menjadi catatan sejarah politik di kabupaten dengan sebutan “Wengker Kidul” itu, bahwa pasangan calon yang akan diusung Demokrat, seakan telah memiliki tiket kemenangan.
Salah seorang mantan tokoh politik gaek dari Demokrat, berpendapat, dengan dilandasi sejarah pelaksanaan Pilbup serentak di Pacitan yang selalu dimenangkan jago dari Demokrat, tentu ini fakta politik yang tak bisa dibantahkan lagi.
“Siapapun yang diberangkatkan dari Demokrat sebagai pasangan calon di Pilbup Pacitan, hampir bisa dipastikan akan menang. Dan kemenangan itu akan terus berlanjut di periode berikutnya. Ini fakta politik yang saya amati selama ini,” kata sumber yang meminta tidak dipetikan nama dalam pemberitaan media, Senin (13-02-2023).
Untuk itu, sumber yang saat ini tengah berhijrah ke Parpol lain tersebut berpandangan, untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif di internal Demokrat Pacitan, mungkin sebaiknya sang pemilik partai yaitu SBY dan pangeran sulungnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang kebetulan menjabat sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, bisa mengambil kebijakan untuk tidak membuka konvensi calon bupati dan wakil bupati.