“Oleh karena itu Program Food Estate bukan solusi ketahanan pangan, tetapi proyek agribisnis yang merugikan petani. Pemerintah harus menghentikan proyek ini dan mengutamakan reforma agraria sejati, kedaulatan pangan harus dikelola oleh petani, bukan perusahaan,” tegas dia.
Praktisi sosial Leonardo Marbun menjelaskan tentang beberapa program pemerintahan Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikoreksi sebab dapat berdampak pada ketidakmandirian masyarakat.
“Sesungguhnya masyarakat kita sebagai masyarakat tradisional memiliki tradisi beternak, bertani untuk memenuhi gizi bahkan nelayan sebagai penghasil ikan juga memiliki kemampuan memenuhinya. Pemerintah seharusnya lebih mengarahkan programnya agar masyarakat miskin berdaya secara ekonomi, lebih sejahtera, akses terhadap sumberdaya alam lebih adil,” ujar dia.
Praktek penguasaan sumberdaya alam oleh oligarki ini, kata dia sudah disaksikan bersama seperti pagar laut. Oleh karena itu menurut Leonardo diskusi ini sangat penting merawat tradisi intelektual, membangun kesadaran publik agar peka terhadap kebijakan yang dapat merugikan rakyat.
Direktur Bhinneka Project, D Tumonggi Sianturi di penghujung diskusi mendorong publik agar tetap menyerukan setiap kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, dan harapannya Prabowo melakukan evaluasi terhadap program kerja yang sedang berjalan dan program kerja turunan dari pemerintahan sebelumnya yang tidak pro terhadap rakyat dan keluar dari bayang-bayang Jokowi. (*)