MEDAN —LIPUTAN68.COM — Seratus hari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disikapi Bhinneka Project lewat diskusi publik bertajuk ‘Qua Vadis Pemerintahan Prabowo’ di Caffe Kave Medan pada Rabu, 29 Januari 2025.
Antara lain sebagai narasumber seperti Leonardo Marbun SSos selaku pengamat sosial dan Rianda Purba SSos selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara. Diskusi dipandu oleh Samuel Gurusinga sebagai moderator serta Direktur Bhinneka Project, D Tumonggi Sianturi.
Hadir sebagai peserta diskusi antara lain dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Armando Sitompul (Ketua DPD GMNI Sumut), dan Joel Tampubolon (PP PMKRI).
Rianda Purba mengapresiasi diskusi publik ini yang bertujuan memperkuat konsolidasi untuk memperjuangkan hak masyarakat dan bersama-sama menolak Program Food Estate dikarenakan kebijakan Presiden Prabowo berpotensi melanggar konstitusi.
“Oleh karena itu demokrasi & lingkungan harus diperjuangkan bersama dan mengawal bersama setiap kebijakan agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan berkelanjutan. Sebagai contoh food estate di Siria-ria lebih menguntungkan investor daripada petani lokal dan pemerintah gagal menerapkan pendekatan berbasis ilmu dan partisipasi masyarakat,” katanya.
Konversi hutan lindung untuk food estate, lanjut Rianda Purba menyebabkan potensi bencana ekologis, ancaman terhadap keanekaragaman hayati di beberapa daerah Sumatera Utara.