NTT, Liputan68.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya dalam mendorong pertanian yang inklusif dengan melibatkan perempuan dan kelompok disabilitas sebagai aktor utama transformasi sektor pertanian.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT, Alfonsus Theodorus, dalam Workshop tentang Perempuan dan Disabilitas dalam mendorong Pertanian di NTT.
Kegiatan yang digagas Wahana Visi Indonesia (WVI) ini berlangsung di Hotel Neo Eltari Kupang pada Rabu, 4 Juni 2025.
Menurut Alfonsus, NTT memiliki potensi besar dengan 1,8 juta hektare lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
“Indonesia saat ini memiliki cadangan pangan sekitar 4,7 juta ton. Kita harus menjadikan NTT sebagai salah satu pemasok utama dalam skema ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengintegrasian sektor pertanian dengan program One Village One Product (OVOP) dan Penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
“Sekitar 70 persen penduduk NTT bekerja di sektor pertanian. Ini menjadi kekuatan yang perlu dikelola secara inklusif agar benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,” tambahnya mengutip Sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena.
Ditekankan pula bahwa pemberdayaan ini akan mendukung kebebasan finansial, menurunkan kemiskinan, serta memperkuat stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Pertanian bukan hanya soal panen, tapi soal rantai nilai dari petani ke pasar yang harus adil dan inklusif,” tutup Alfonsus.
WVI, sebagai salah satu mitra strategis dalam pembangunan inklusif, mendukung penuh langkah ini.
Program Manager WVI Zona NTT, Portunatas Tamba, menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan disabilitas adalah bagian dari visi besar lembaga: “Visi kami untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk setiap hati ,tekad untuk mewujudkannya,” ucapnya.
Portunatas menjelaskan bahwa kesetaraan akses terhadap sumber daya keuangan, peluang usaha, dan sistem pendukung merupakan hal krusial.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan bukan sekadar memberi pekerjaan, tapi memastikan mereka bisa mengambil keputusan, mengakses modal, dan ikut serta secara penuh dalam roda ekonomi,” katanya.
Dalam forum ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap dapat melahirkan rekomendasi konkret yang memperkuat pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, serta menjadikan sektor pertanian sebagai pintu masuk utama pemberdayaan masyarakat rentan.***
