Pacitan, Liputan 68.com- Jelang tahun ajaran baru, satuan pendidikan dan pemerintahan desa di Pacitan, dibuat puyeng.
Itu ditengarai gegara masifnya kehadiran non goverment organitatian (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Merujuk informasi yang diterima wartawan, kehadiran sejumlah LSM dari luar daerah tersebut untuk ngobok-obok penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana desa.
Namun ujung-ujungnya mereka meminta sejumlah uang kepada satuan pendidikan ataupun pemerintah desa.
Jumlahnya pun, konon ditetapkan sebesar Rp 500 ribu untuk satu personil LSM.
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pacitan, Herman Ramahi membenarkan berkaitan dengan laporan masifnya kehadiran LSM ke banyak satuan pendidikan dan juga pemerintah desa.
“Informasi kami dapatkan dari sumber yang baru-baru ini datang ke Komisi Informasi di Surabaya. Konon kabarnya, banyak LSM yang datang ke sekolah-sekolah dan pemerintah desa untuk menanyakan penggunaan anggaran BOS ataupun dana desa.
Tapi ujung-ujungnya mereka meminta imbalan dan mematok sebesar Rp 500 ribu per anggota (LSM),” kata Herman, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (2/7/2025).
Menurut Herman, kegiatan lembaga non pemerintah tersebut, diakuinya memang cukup meresahkan.