NTT, Liputan68.com- Pada Senin, 14 Juli 2025 Rapat penting yang digelar di Aula Hotel Nusa Dua Betun berubah menjadi panggung kemarahan Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS).
Forum strategis bertajuk Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diharapkan menjadi tonggak pembangunan berbasis data, justru diwarnai ketidakhadiran dan sikap tak disiplin sejumlah kepala desa.
Dari total 127 desa di Kabupaten Malaka, hanya 105 kepala desa yang hadir. Ironisnya, sebagian yang hadir pun memilih meninggalkan ruangan sebelum rapat selesai, bahkan saat HMS masih berada di tempat.
“Saya minta data semua kepala desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan untuk diserahkan ke Sekda untuk ditertibkan,” tegas HMS, dengan nada tajam dan geram.
HMS tak menutupi kekecewaannya. Ia menyentil langsung etos kerja sejumlah kepala desa yang dinilai hanya antusias jika menyangkut dana desa, namun abai saat diminta hadir dalam forum yang menyangkut nasib rakyat.
“Kalau urus dana desa cepat, tapi kalau untuk urusan masyarakat tidak bisa. Duduk sebentar sudah pulang,” sindirnya tajam.
Disiplin Longgar, Kepemimpinan Dipertanyakan
Bagi HMS, ketidakhadiran 22 kepala desa dan sikap acuh sebagian lainnya mencerminkan rendahnya komitmen moral dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin akar rumput.
Ia pun langsung menginstruksikan Sekda Malaka untuk memanggil dan memberi sanksi administratif kepada mereka yang mangkir.
“Nanti saya suruh Pak Sekda panggil lagi desa-desa yang tidak hadir dan yang pulang duluan,” tandasnya.
Lebih dari Sekadar Rapat
Rapat DTSEN bukan forum biasa. Ini adalah bagian dari strategi besar untuk membangun sistem data sosial-ekonomi terpadu di Malaka. Dengan data akurat, pemerintah bisa merancang kebijakan, intervensi sosial, dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
Namun sikap tidak serius sejumlah kepala desa justru mencoreng semangat reformasi data tersebut. HMS pun menegaskan: kepala desa bukan sekadar pengelola anggaran, melainkan pemimpin komunitas yang seharusnya hadir dan mengambil peran dalam proses pembangunan.
“Ini bukan soal seremonial. Ini tentang masa depan kebijakan publik yang lebih adil dan tepat sasaran,” pungkas HMS.*** (Eki Luan)