Sementara itu, Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, menegaskan bahwa integrasi PRKBI ke dalam rencana pembangunan daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau.
Asisten Ekonomi dan pembangunan, Effendy Pohan, juga berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. “Melalui forum kebijakan ini, saya berharap lahir rekomendasi yang dapat segera diimplementasikan bersama untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam percepatan pembangunan rendah karbon,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penghimpunan masukan dari seluruh peserta yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Rekomendasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh INFID, sebagai mitra LCDI, untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara. Langkah ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060.
(LP-01)