Menurutnya, hampir setiap hari ia menerima pesan dari warga yang meminta tolong agar persoalan ini diperhatikan serius. Aksi demonstrasi disebut terjadi hampir setiap pekan. Isu Mutis bahkan kerap menjadi bahan konsumsi politik menjelang Pilkada.
Usman menilai perlu ada peninjauan kembali terhadap SK 946 Tahun 2024. Baginya, Mutis bukan sekadar kawasan wisata, melainkan “paru-paru Pulau Timor”.
Jika hutan di Gunung Mutis rusak, dampaknya bisa fatal karena kawasan itu menjadi penyangga ekologis bagi tiga kabupaten: TTU, TTS, dan Kabupaten Kupang.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD dari TTU dan Kabupaten Kupang pernah mengadu kepadanya. Mereka mempertanyakan proses penerbitan keputusan yang dinilai minim musyawarah dengan pemerintah daerah dan DPRD setempat.
“Mungkin niatnya baik untuk mendorong pariwisata. Tapi pendekatannya harus bijak. Orang kota dan orang kampung itu berbeda cara pandangnya. Datanglah dengan sosialisasi yang baik, ajak bicara masyarakat,” ujarnya.
Usman bahkan mengusulkan agar Menteri terkait turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi riil di lapangan, menyaksikan sendiri mata air yang tercemar, hutan yang terancam, dan kegelisahan warga yang merasa tak didengar.***