Selain itu, ada pula potensi retribusi yang sebelumnya belum tergarap, seperti rekomendasi bagi kapal antar kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi.
Setiap kapal yang selesai docking wajib memperoleh persetujuan dari Dishub Provinsi dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang dikenakan biaya Rp15 juta per unit.
Dari kebijakan ini saja, potensi tambahan PAD diperkirakan mencapai Rp300 juta per tahun.
Retribusi parkir di jalan-jalan umum milik pemerintah provinsi juga mulai dikelola sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD tahun ini.
Rumah Singgah, Pelayanan Lebih Manusiawi
Di sisi lain Pelabuhan Aimere, Dishub merancang pembangunan rumah singgah. Delapan kamar akan disiapkan, masing-masing berisi dua tempat tidur tingkat dengan kapasitas empat orang per kamar.
“Dengan tarif sekitar Rp50 ribu per malam, rumah singgah ini diharapkan menjadi fasilitas pendukung yang ramah bagi pengguna jasa pelabuhan,” ucap Kadishub NTT.
Langkah ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi, tempat beristirahat bagi mereka yang menempuh perjalanan jauh.
Target 9 Miliar: Kerja yang Tak Berhenti
Dengan seluruh strategi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi NTT menargetkan PAD tahun 2026 sebesar Rp9 miliar. Target itu berdiri di atas perhitungan yang matang, diversifikasi retribusi, serta penguatan sumber daya manusia.
Dari Rp1,4 miliar menuju Rp9 miliar, perjalanan ini bukan sekadar lompatan angka. Ia adalah gambaran kerja yang diperpanjang jamnya, aset yang ditata kembali fungsinya, dan pelayanan yang diperkuat maknanya.
Sebab di balik setiap rupiah PAD, tersimpan tanggung jawab untuk membangun, menghubungkan pulau dengan pulau, dermaga dengan harapan, dan pelayanan dengan kesejahteraan masyarakat NTT.***