LAMPUNG, LIPUTAN68.com- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) kembali mendorong pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam proses pengelolaan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Timur (BUMD), yang berakibat pada potensi kerugian keuangan Negara dan atau berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Timur melalui sektor investasi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji melalui siaran pers resminya di Bandar Lampung pada Minggu (25/4/2021).
Dia mengungkapkan bahwa pada Jum’at (23/4/2021), pihaknya kembali menyambangi kantor Kejati Lampung, kemudian kembali mendorong agar pihak Kejati segera menuntaskan laporan pengaduan yang pernah di layangkan DPW KAMPUD tersebut.
“Berikut kami uraikan hasil temuan tim investigasi dan advokasi kami yang telah kami laporkan pada pihak Kejati Lampung dan agar kiranya segera dituntaskan, diduga telah terjadi upaya KKN, dimana pihak Direksi dalam melaksanakan tugas tidak menerapkan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Good Corporate Governance/GCG).
Hal tersebut dapat ditinjau dari dasar hukum yang digunakan dalam tahun buku dan penggunaan laba 2017 pada Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) BPRS Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018, masih berpedoman kepada peraturan yang sudah dicabut dan atau tidak berlaku lagi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan BPR milik Pemerintah, hal ini sesuai risalah berita acara hasil rapat tahun buku RUPS PT. BPRS” ungkap Seno Aji.
Masih kata dia, “sementara pedoman peraturan yang berlaku seharusnya menggunakan dan atau berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang diundangkan sejak 2 Oktober 2017, dalam BAB XV ketentuan penutup, Pasal 92 menyebutkan : Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan BPR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 93 menyebutkan : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, jelasnya.