Oleh: Pran Hasibuan
Pekan lalu, saya disapa pengacara muda, Alansyah Putra Pulungan. Dia mengabarkan bahwa kasus yang tengah ditanganinya sampai kini tak menemui titik terang. Melalui perpesanan Whatsapp itu, Alan mengurai latar belakang kasus kliennya.
Kasus pokoknya: penganiayaan. Terjadi di 2021. Secara garis besar, Alan dan timnya telah melakukan berbagai ikhtiar. Mulai dari internal Polri sendiri hingga institusi eksternal maupun pihak-pihak terkait lainnya. Alhamdulillah, belum direspon sedikit pun oleh lembaga-lembaga terhormat itu.
“Kasusnya Candra yang korban pengeroyokan jadi tersangka sampai sekarang gak selesai, Bang. Korban masih jadi tersangka. Tersangka yang harusnya 5 berubah jadi 4, keempatnya tidak ditahan, udah pernah dipanggil Pak Tatan (Dirkrimum Poldasu) untuk berhentikan berita di media dengan komitmen kasus akan diselesaikan setelah libur Lebaran tahun 2022, sampai sekarang gak selesai, Bang. Udah bersurat ke Kapolri, Bareskrim, Propam dan hampir semua pengawas internal dan eksternal Polri, gak berdampak apa-apa, Bang,” urai Alan memulai pembicaraan.
Alan lantas meminta tolong agar pemberitaan soal kasus dimaksud kembali di-blow-up. Saya pun menyanggupi. Sebab berulang kali pun diberitakan, saya ingat betul di tahun lalu, kasus ini seperti jalan di tempat. Alan juga meminta tolong saya mengawal kasus tersebut. Sembari dia dan tim, terus berjuang mendapat keadilan untuk kliennya. Saya kira sudah ada progres dalam setahun ini, eh ternyata mandek alias jalan di tempat. Makanya saya berpikir, hal ini perlu diangkat lagi ke permukaan.
Sebelum saya bercerita sedikit tentang sosok Alan, ada baiknya saya muat pernyataan pengacara muda ini secara utuh mengenai kasus yang sampai kini ditanganinya itu:
“Tanggal 1 Agustus 2021, klien saya, Candra melaporkan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana pasal 170 KUHP berdasarkan surat tanda laporan polisi nomor LP/457/VIII/2021/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak yang dilakukan oleh 5 orang dengan nama (Kardi Nainggolan, Tara Siregar, Echo Putra Nainggolan, Ivan Samuel Nainggoan dan Ricardo Silitonga) terhadap dirinya dan adik perempuannya di pekarangan rumahnya yang beralamat di Jalan Swadaya, Gang Tower Horas, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang mana pada tanggal yang sama, Candra juga dilaporkan oleh Kardi Nainggolan dengan dugaan Pasal 351 KUHP.
Persoalan ini bermula tanggal 30 Juli 2021, klien saya bicara dengan keluarganya, di dalam rumahnya, bahwa keluarga dari tetangganya yang bernama Kardi Nainggolan diisukan terpapar Covid-19 sehingga harus menjaga jarak dan jangan dekat dengan keluarga Kardi Nainggolan (setelah dikonfirmasi ternyata benar anggota keluarga dari Kardi Nainggolan terpapar Covid-19). Ternyata perkataan klien saya terdengar oleh salah satu keluarga dari Kardi Nainggolan, yang pada saat itu duduk di depan rumah klien saya, dan kemudian tanggal 1 Agustus 2021, Kardi Nainggolan membawa belasan orang ke rumah klien saya untuk menganiaya klien saya secara bersama-sama. Saat penganiayaan secara bersama sama terhadap klien saya terjadi, adik perempuan klien saya yang bernama Marliana datang memeluk abangnya agar terhindar dari pukulan para pelaku, namun Marliana juga ikut dipukul para pelaku, pada saat para pelaku memukul Marliana, klien saya berhasil merayap keluar dan seketika memukul salah satu pelaku yang bernama Kardi Nainggolan dengan batu bata yang berada didekatnya.
Untuk menghentikan penganiayaan kepada adiknya dan membela dirinya, seketika itu juga penganiayaan secara bersama-sama itu berhenti dan klien saya bersama adiknya langsung pergi ke Polsek Patumbak untuk melapor. Ternyata Kardi Nainggolan juga membuat laporan terhadap klien saya di Polsek Patumbak.
Saat ini, berdasarkan hasil gelar perkara Polsek Patumbak, klien saya ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan laporan polisi klien saya saat ini sudah dilimpahkan ke Resmob Polrestabes Medan. Namun sangat disayangkan, penyidik Resmob Polrestabes Medan dengan nama penyidik pembantu, Agung Tarigan, hanya memanggil 4 orang, dengan menghilangkan nama Tara Siregar sebagai salah satu pelaku, dengan alasan gelar penetapan tersangka dilakukan oleh Polsek Patumbak, padahal penyidik pembantu Resmob Polrestabes Medan sudah memeriksa korban dan saksi yang mana dalam keterangannya, pelaku berjumlah 5 orang. Namun penyidik tetap tidak menetapkan status tersangka terhadap Tara Siregar.
Para tersangka yang sejak awal mengolok-olok dan memprovokasi korban dan keluarganya dengan mengatakan mereka tidak akan dapat di hukum karena memiliki backing di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, nampaknya bukan sekadar omong kosong, karena setelah satu tahun lebih perkara ini berjalan, hanya menghasilkan 1 pelaku yang lolos secara ajaib dari status tersangka, 4 tersangka yang tidak ditahan (harusnya patut untuk ditahan, sebagai perbandingan: pelaku yang mengeplak sopir Transjakarta dengan dugaan pasal 352 dan datang menyerahkan diri, ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka), karenanya semakin berani mengolok-olok dan memprovokasi korban, dan penyidikan terhadap korban yang menjadi tersangka yang tak kunjung dihentikan. Dari saat laporan polisi klien saya dilimpahkan ke Resmob Polrestabes Medan sampai dengan sekarang, penyidik Resmob Polrestabes Medan tidak pernah memberikan SP2HP.
Sejak awal sampai dengan sekarang, penanganan perkara ini tidak akuntabel, tidak transparan, lambat, sarat dihalang-halangi oleh oknum polisi, tidak Presisi dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat. Karena itu, saya sudah melakukan dumas ke Kapolri, Irwasum Polri, Bareskrim Polri, Kapolda Sumut, Irwasda Polda Sumut, Divpropam Polri, Bidpropam Polda Sumut, Kompolnas, Komnas HAM, dumas presisi melalui Whatsapp ke Kapolrestabes Medan, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Komisi III DPR R.I, juga surat mohon rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sumut, ke ketua dan wakil ketua DPRD Sumut, namun ke semua surat itu tidaklah berguna, tidak membuat penegakan hukum terhadap kasus ini berjalan dengan adil dan presisi. Nyatanya, kebobrokan institusi Polri dalam melindungi warga negara dan menciptakan penegakan hukum yang adil sangat dirasakan oleh warga negara yang miskin dan kasusnya tidak viral”.