MEDAN – LIPUTAN68. COM – Sumatera Utara semakin serius mendorong transformasi pembangunan hijau melalui dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)”. Forum yang berlangsung pada 27–28 Agustus 2025 ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Kegiatan ini merupakan rangkaian implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI), kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang bertujuan memperkuat komitmen multipihak menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
“Transisi menuju pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa dukungan politik, kebijakan yang tepat, dan partisipasi multipihak. DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus bergerak bersama agar agenda PRKBI benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.
Dialog ini diawali dengan audiensi bersama DPRD Sumatera Utara pada 27 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon.
“Dialog ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi panggung kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. DPRD Sumut siap mengawal pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan,” kata Dr. Sutarto, M.Si, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.