Sumut Perkuat Sinergi Multipihak untuk Wujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Tangguh Iklim

MEDAN – LIPUTAN68. COM – Sumatera Utara semakin serius mendorong transformasi pembangunan hijau melalui dialog kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)”. Forum yang berlangsung pada 27–28 Agustus 2025 ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.

Kegiatan ini merupakan rangkaian implementasi Low Carbon Development Initiative (LCDI), kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), yang bertujuan memperkuat komitmen multipihak menuju pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.

“Transisi menuju pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa dukungan politik, kebijakan yang tepat, dan partisipasi multipihak. DPRD, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan harus bergerak bersama agar agenda PRKBI benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujar Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas.

Dialog ini diawali dengan audiensi bersama DPRD Sumatera Utara pada 27 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon.

“Dialog ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi panggung kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim, lingkungan, dan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. DPRD Sumut siap mengawal pembangunan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan,” kata Dr. Sutarto, M.Si, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara.

Sementara itu, Nizhar Marizi, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, menegaskan bahwa integrasi PRKBI ke dalam rencana pembangunan daerah bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko iklim sekaligus membuka peluang ekonomi hijau.

Asisten Ekonomi dan pembangunan, Effendy Pohan, juga berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. “Melalui forum kebijakan ini, saya berharap lahir rekomendasi yang dapat segera diimplementasikan bersama untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam percepatan pembangunan rendah karbon,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penghimpunan masukan dari seluruh peserta yang akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Rekomendasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh INFID, sebagai mitra LCDI, untuk memperkuat implementasi PRKBI di Sumatera Utara. Langkah ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 51,51% pada 2045 dan pencapaian Emisi Nol Bersih pada 2060.

(LP-01)