oleh

Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Talang Sari Lampung Timur, Ketua LPSK Hasto : ORI Sebaiknya Tingkatkan Profesionalitas Dalam Melakukan Proses Pemeriksaan

28 Desember 2019

Jakarta, LIPUTAN68.COM—Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima laporan akhir hasil pemeriksaan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas dilakukannya deklarasi damai dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat di Dusun Talangsari Way Jepara Lampung Timur yang difasilitasi oleh tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM yang berat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM, pada 13/12/2019. Berdasarkan laporan tersebut, ORI menerbitkan rekomendasi tindakan korektif untuk beberapa penyelenggara negara, salah satunya adalah LPSK.

Setelah menelaah dan mencermati LAHP tersebut, LPSK menyatakan sepenuhnya keberatan atas penilaian ORI yang menyatakan bahwa LPSK telah melakukan maladministrasi berupa tindakan diskriminasi dalam memberikan layanan bantuan medis dan psikososial kepada korban Talangsari. Adapun penjelasan tanggapan atas penilaian itu kami jelaskan secara singkat sebagai berikut :

a. Terkait Subjek dan Objek Laporan Pelapor

Pihak pelapor adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Bahwa obyek dari laporan pelapor adalah deklarasi damai dugaan kasus pelanggaran HAM yang berat di Dusun Talangsari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. LPSK menyatakan tidak terlibat dalam deklarasi damai tersebut dan bukan sebagai pihak yang dilaporkan oleh pelapor.

Liputan JUGA  Bupati Pakpak Bharat Kunjungi Balai Besar PVP Medan

ORI hanya menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai terlapor, sementara penyelenggara Negara lainnya yang terlibat deklarasi damai tidak ditetapkan sebagai terlapor. Namun di sisi lain ORI memperluas status terlapor kepada pihak yang tidak terlibat deklarasi damai, yaitu, LPSK dan Komnas HAM, serta Bupati Lampung Timur.

LPSK juga telah mendapatkan konfirmasi dari pelapor dan korban peristiwa Talangsari pada tanggal 16 Desember 2019 mereka menyatakan bahwa LPSK bukanlah Pihak yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporan yang ditujukan kepada ORI. Bahkan pada hari Selasa, 5 Maret 2019 di Kantor LPSK para korban peristiwa Talangsari didampingi oleh Amnesty International Indonesia dan Pelapor menyampaikan laporan yang sama serta meminta dukungan kepada LPSK atas penolakan Korban terhadap kegiatan deklarasi damai tersebut.

Liputan JUGA  Literasi Harus Menjadi Budaya Bangsa

b. Proses Pemeriksaan

LPSK menemukan kejanggalan di dalam proses pemeriksaan yang dilakukan ORI seperti yang tertera dalam LAHP ini. LPSK mempertanyakan mengapa ORI ketika melakukan klarifikasi lapangan di Lampung Timur tidak melakukan Klarifikasi langsung kepada semua Pihak yang terlibat dalam deklarasi damai. LPSK juga mempertanyakan mengapa ORI membatasi pemeriksaannya kepada penyelenggara Negara yang terlibat dan memperluas pemeriksaannya kepada penyelenggara Negara yang tidak terlibat dalam deklarasi damai tersebut. ORI melakukan permintaan keterangan kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, serta Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI; Komnas HAM; LPSK dan Kontras, namun ORI tidak melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) penyelenggara Negara  lain yang terlibat dalam deklarasi damai. Artinya, ORI tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh/komprehensif terhadap para pihak yang terlibat.

Liputan JUGA  Cegah Korupsi, DPW KAMPUD Dukung Kejati Lampung Beri Penyuluhan Hukum ke Sekolah-sekolah

c. Nomenklatur Kementerian/Lembaga

Dalam LAHP disebutkan Lembaga Penjamin Saksi dan Korban. LPSK tidak mengenal lembaga yang dimaksud ORI dalam LAHP ini. LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berdasar pada UU 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU 31 Tahun 2014. Dalam LAHP juga terdapat kekeliruan dalam penyebutan Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam hal ini ORI tidak cermat dalam menyebutkan nama instansi/lembaga sesuai dengan nomenklatur yang berlaku

d. Kewenangan dan prosedur perlindungan saksi dan korban

Perlu diketahui bahwa hingga saat ini LPSK telah memberikan layanan bantuan medis dan psikologis kepada 11 (sebelas) orang Korban Peristiwa Talangsari, sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh 11 (sebelas) orang Korban.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.