Ditempat berbeda juga Emi Sumiarta juga mendengarkan keluh kesah dari seorang tenaga medis yang bertugas di Puskesdes Kecamatan Muara Sugihan yang namanya juga tidak mau disebutkan. Ia menerangkan bahwa “Kami yang bertugas di Puskedes ini Pak merasa tertekan mendengar dan melihat pemberitaan banyak rekan kami yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusian ini. Tapi mau apalagi Pak sudah kewajiban dan sumpah kami untuk membantu warga yang berobat dak tahu malam dak tau itu siang. Kami harus siap sedangke nak ke Puskesmas jauh pak dak kan ado warga ini nak kesano apolagi ujan jalan becek mano pulo jauh Pak”.
Ia juga menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan pandemic covid 19 ini yang disampaikan kepada Emi Sumiarta. “Apokah kami ini dak dapat yo pak cak APD dan masker medis madai Pak kami pakai masker kain. Kami ini takut jugo Pak samo cak bidan-bidan di sini. Giliran Kami nak minta katonyo penanganan corona itu bukan di Puskesdes tapi di Puskesmas. Man Mak ini Pak kami khawatir nian Pak.”Keluhnya.
Mendengarkan keluh kesah tenaga medis tersebut, Saya pernah mengusulkan secara langsung kepada Bupati Banyuasin secara langsung dan Bupati memberikan respon baik akan usulan ini. Saya juga mengharapkan Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin segera mengeksekusinya karena itu sudah ditanggu oleh para medis yang bertugas di Poskesdes setiap Desa di Banyuasin. Dan juga menambahkan APD yang sudah ada di Puskesmas dan Rumah Sakit, mungkin dengan hitungan berdasarkan kasus dan lain-lainnya, karena tidak harus semuanya sama.” Ungkap Emi Sumirta Kepada media ini.
Emi Sumirta menambangkan bahwa jangan sampai seorang Bupati terjebak dengan rumitnya aturan birokrasi dan administrasi yang terkait. Sedangkan kita ketahui semua Bupati merupakan ketua gugus tugas dalam penanganan covid 19 ini. Sudah seharusnya Bupati jangan ragu dan bimbang untuk membantu para medis jika memang anggaran kurang tambah lagi lakukan refocusing lanjutan. Karena APBD merupakan uang rakyat dan sudah seyogyanya kita kembalikan ke rakyat lagi. “Mengingat situasi saat ini dirasa sudah tidak normal jangan terjebak dengan birokrasi dan tetek bengek yang akan menghambat kebijakan sehingga para tim medis terabaikan”.
“Dan jangan sampai pula kepala dinas yang terkait berpikir kondisi ini normal dan mengedepankan birokrasi sehingga menghambat segala proses yang ada dan terjadi di lapangan, bila perlu kepala daerah dalam hal ini Bupati mengambil alih langsung karena setiap kepala daerah adalah ketua gugus tugas. Kita harus berpikir dan bergerak cepat jangan terjebak dengan urusan administrasi dan birokrasi karena Presiden telah memberikan peluang untuk itu termasuk tentang anggaran pencegahan dan penangulangan pandemi covid 19 ini.” Tegasnya Emi Sumirta.
“Disinilah ingin melihat political wil seorang Kepala Daerah dengan kewenangan dikresi yang besar oleh Negara dalam menghadapi covid 19. Di dalam pemberitaan juga terdengar bahwasanya sejumlah tim medis di Kabupaten Ogan Ilir yang mengadakan mogok kerja dan mengadakan demontrasi terkait dengan permasalahan penanganan covid 19 ini. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian khusus dan tidak adanya solusi yang tepat dilakukan oleh kepala daerah di Sumatera Selatan khususnya Gubernur Sumsel tidak menutup kemungkinan hal serupa juga terjadi di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan ini.” Tutupnya. (Red/Danu/liputan68)
Editor : SA