“Pengetahuan publik selama ini, hadirnya “jeger/preman” untuk beberapa kondisi dianggap sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas yang harus ditindak oleh Polisi, dengan anggapan adanya legitimasi yang akan diberikan oleh Wakapolri karena rencana pelibatan mereka dalam penanganan Covid-19, tentu ini akan dianggap juga pengakuan dan penguatan terhadap aktifitas para “jeger/preman” ini,” tegas Ketua Umum Karang Taruna ini
Didik berharap kepada Wakapolri untuk tetap obyektif, rasional dan selalu terukur dalam mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Wakapolri juga harus memahami dan menguasai peta penyebaran covid-19 yang sesungguhnya, mengupdate setiap perilaku dan psikologis masyarakat di saat pandemi, perilaku para aparat pemerintah , para pemimpin kita saat ini. Karena perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh para perilaku para pemimpinnya.
“Dengab Kesiapan Polri dan SDM-ny yang cukup maju dan dapat diandalkan saat ini, saya berharap Wakapolri punya kepercayaan diri dan sekaligus yakin para aparat dibawahnya lebih dari mampu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tidak perlu melibatkan, apalagi berpotensi meligitimasi eksistensi “jeger/preman pasar,” pungkas Didik.
