Dikutip dari: rmolsumut.id
Masalah kemacetan di Kota Medan, merupakan masalah klasik yang hingga kini tak kunjung selesai diatasi oleh pemerintah. Akibatnya, ongkos atau biaya yang keluarkan masyarakat akibat kemacetan itu, baik secara ekonomi maupun psikologis cukup tinggi.
Ekonom Sumut, Dr. Fadli, SE, M.Si mengungkapkan, ada beberapa penyebab masih tingginya angka kemacetan di Medan, mulai dari karakter pengguna jalan yang belum disiplin berlalu lintas, oknum Pak Ogah yang setengah memaksa memberikan bantuan menyetop dan membelokkan kendaraan di persimpangan yang padat.
“Yang paling sering adalah, kondisi infrastruktur Kota Medan yang masih buruk. Jalanan masih belubang, dan lampu lalulintas yang kadang tak berfungsi atau membingungkan, serta penambahan volume kendaraan tanpa diikuti peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana jalan,” ungkapnya di Medan, Senin (16/11/2020).
Kondisi ini tentu membuat kerugian bagi masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Dari sudut pangan psikologis, dia menyebut, biaya yang dikeluarkan cukup besar. Kadang, orang lain merespon pengguna jalan yang lain tidak disiplin lalulintas, menerobos lampu merah dan membahayakan orang lain, sering direspon secara intrerpersonal berupa berbagai bentuk kemarahan atau umpatan.
Hal ini tentu berdampak pada tingkat stres yang tinggi bagi pengguna jalan. Ketika seseorang mengalami stres, maka hormon kortisol atau sering disebut sebagai hormone stress dan hormon adrenalin akan meningkat yang dapat memicu berbagai penyakit atau istilah yang sering digunakan di masa pandemi Covid-19 ini, “mengurangi imunitas” dan menyebabkan rasa tidak bahagia. “Ya, kemacetan ini secara langsung maupun tidak langsung, membuat orang Medan kurang bahagia,” jelasnya.
Dia mengatakan, dengan situasi lalu lintas yang masih seperti sekarang, setelah beberapa kali berganti kepala daerah, warga Kota Medan yang bahagia merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan baik oleh fasilitatornya yaitu pemerintah kota maupun oleh warganya sendiri, melalui transformasi karakternya masing-masing untuk dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas.
Sementara dari segi ekonomis, dia mencontohkan hasil satu penelitian pada 2015 lalu. Dalam penelitian tersebut menyebut, total biaya kemacetan di beberapa ruas jalan adalah sebesar Rp85,36 juta per hari, atau sebesar Rp22,53 miliar per tahun. Ini dihitung berdasarkan nilai waktu dan penggunaan BBM para pengguna jalan. Adapun VCR (volume capacity ratio) atau nilai indikator pelayanan jalan melebihi angka 0,7 atau setara dengan tingkat pelayanan C ke D yang diartikan arus jalan yang tidak stabil dengan kecepatan kendaraan rendah. “Tingkat rasi itu diterjemahkan dengan istilah yang sederhana yakni macet,” ungkapnya.
Kemacetan kota Medan ini terkonsentrasi di jalan-jalan menuju pusat kota seperti Dr Mansyur, Jamin Ginting, Juanda, Katamso dan Sisingamangaraja, kemudian juga di Jalan Asrama dan Kapten Muslim, yang masih dirasakan sampai sekarang ini. Penyebabnya mulai dari penjual kartu paket internet dan PKL lainnya, kendaraan besar pengangkutan yang parkir on-street atau istilah umumnya “ngetem” di pinggir jalan menunggu orderan, serta fenomena terakhir yaitu ojek online yang sering mangkal di titik-titik pusat kota.
“Hal ini mendorong suasana ketidaknyamanan dan stres berkepanjangan yang dialami warga kota Medan. Kunci sehat adalah bahagia, slogan umum yang telah mengakar pada kita, yang merupakan turunan lagi dari ungkapan semua penyakit berasal dari pikiran,” jelasnya.
Oleh karenanya, solusi segera dan konsisten adalah hal yang dibutuhkan, bukan mencari siapa yang salah atas ketidaknyamanan yg dialami masyarakat kota Medan ini setelah ribuan purnama yang telah berlalu.
Penyelesaian masalah ini meliputi berbagai strategi dan dimensi yang akan berdampak langsung maupun berproses menuju masyarakat Kota Medan yang bahagia, yang mungkin belum pernah ditelaah oleh pemerintah Kota Medan melalui berbagai indikator kebahagiaan. Medan dapat mencontoh Bandung maupun Surabaya yang warga kotanya bangga dengan kota dan pemerintah kotanya.
