Terpisah, Fitryah Haryani, salah seorang tenaga kesehatan di Sumut yang akan mendapat suntikan vaksin Covid-19 tersebut, mengaku sudah siap untuk disuntik vaksin tersebut. ”Saya menerima SMS sudah seminggu yang lalu, kemudian saya pastikan dengan melakukan pengecekan di aplikasi PeduliLindungi, dan memang terdaftar. Sempat takut karena banyak kabar tidak baik yang beredar, yang bilang tidak halal, belum teruji dengan baik, tapi Insya Allah bila niat kita baik, semua akan baik baik saja, apalagi saya Nakes yang memang menjadi prioritas untuk divaksin,” ucapnya.
Rapat Koordinasi Penyaluran Vaksin
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan mengenai penyaluran vaksin yang rencananya akan dilakukan serentak seluruh Indonesia, Selasa (5/1), secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tahapan dalam menyalurkan vaksin, tahap yang pertama yang akan dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia sendiri ada 1,6 juta orang Nakes, yang tersebar di 34 provinsi. “Periode pertama vaksinasi dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021, dengan sasaran awal tenaga kesehatan dan petugas publik hingga lansia, kemudian pada periode kedua vaksinasi akan dilaksanakan pada bulan April 2021 hingga Maret 2022, dimana masyarakat rentan dengan masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi,” ujarnya.
Menteri Budi juga mengatakan bahwa fasilitas kesehatan, petugas vaksinator dan logistik biofarma akan melakukan pengiriman vaksin secara serentak mulai dari 3 Januari 2021. ”Sebanyak 30.346 orang SDM yang telah dilatih untuk melakukan vaksinasi, 9.172 Faskes yang sudah mendaftar di aplikasi P-Care BPJS per 4 Januari 2021,”terangnya.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang juga ikut pada pertemuan tersebut, mengajak para pemimpin daerah mengaktifkan kembali posko Covid.19. Pasalnya angka kasus Covid-19 di sejumlah daerah kembali naik.
“Kepada bapak dan ibu kepala daerah, saya berharap di tahun baru ini, dengan anggaran baru bisa mengalokasikan dana, untuk kembali mengaktifkan posko, tidak hanya ditingkat provinsi saja, kalau bisa hingga ke tingkat RT/RW, kami yakin kasus yang tinggi bisa kita tekan,” harapnya.
(LM-01)
