Oleh sebab itu, BPKAD harus benar-benar selektif. Jangan sampai refocusing tidak terpenuhi. “Ini masih dalam proses, refocusing harus bisa terpenuhi semua. Sementara baru belanja wajib dan mengikat yang bisa direalisasikan.
Untuk belanja lainnya masih pending sampai prosentase tertentu pergeseran anggaran terpenuhi. Kita masih menunggu hasil pelaporan ke Kemendagri. Setelah tidak ada persoalan, baru bisa kembali normal,” beber Nano.
Saat disinggung tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN yang tak kunjung cair, Nano menegaskan, itu ranah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. “Saat ini masih tahap evaluasi. Setelah fixed, baru bisa dicairkan,” pungkasnya. (yun).