Untuk bisa menahan kemerosotan ekonomi akibat pandemi, pemerintah menggunakan instrumen APBN atau fiskal secara luar biasa besar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, kata dia, pemerintah membuka defisit di atas 3 persen yang selama ini diatur dalam UU keuangan negara dan perbendaharaan negara.
APBN 2020 pun, menurut Sri Mulyani, merespons dengan sangat fleksibel dan cepat untuk melihat perubahan tantangan dan berbagai kesempatan yang muncul. Yang tidak berubah adalah tujuan dari kebijakan fiskal yang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lindungi masyarakat.
“Itu digunakan dalam APBN kita 2020 dengan meningkatkan belanja sebesar Rp 284 triliun, sementara dalam kondisi pendapatan negara alami penurunan 16 persen Rp 312,8 triliun dan program PEN didesain dengan Rp 579,8 triliun dalam rangka untuk melakukan countercyclical dan melindungi masyarakat dari ancaman Covid. Dengan demikian APBN alami deifist 6,1 persen dan ini meningkatkan utang neto Rp 1226 triliun,” ujarnya.
Melihat situasi tersebut, Sri Mulyani mengatakan tantangan pada 2022 adalah pemerintah harus mengakselerasi pemulihan ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan APBN yang sudah bekerja keras dua tahun berturun-turut dalam menghadapi pandemi. (Tempo.CO)