oleh

Mangapul Purba: Terkait Temuan BPK, Gubsu Diminta Bertanggungjawab

MEDAN – LIPUTAN68.COM – Terkait dengan temuan BPK tentang delapan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak sesuai ketentuan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut meminta Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan persoalan tersebut kepada Publik.

“Dalam Temuan tersebut ada delapan kegiatan dan mengeluarkan anggaran Rp 70 miliar, yang tentu bukan uang sedikit” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan Mangapul Purba dalam keterangannya pada Kamis (27/5/2021).

Secara tegas Mangapul juga meminta Gubsu Edy bertanggung jawab atas hal itu.

“Kita minta Pemprov menjelaskan kepada publik termasuk penyelenggara pemeriksa keuangan soal pertanggungjawaban yang selayaknya diberikan,” kata

Kemudian Mangapul, mendesak Gubsu agar menyelesaikan beberapa program dalam penanganan COVID-19 yang juga masuk temuan BPK tersebut, agar WTP yang diterima Pemprov Sumut tidak sia-sia.

Liputan JUGA  Pandangan Fraksi PDI Perjuangan: Gubsu Tidak Konsisten Dengan Visi Misinya

“Pemprov harus menyelesaikan progam yang belum diselesaikan, sehingga WTP yang diterima bukan sebatas penilaian pemeriksaan keuangan,” ucapnya.

Mangapul mengingatkan persoalan pandemi virus Corona ini merupakan tanggung jawab bersama. Namun, urusan penanganan dan pencegahan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.