oleh

Lulus Tes Tulis 4 Jenderal Polisi Akan Menjadi Calon Deputi Koordinasi Dan Supervisi KPK

Liputan68.com, Jakarta | Sebanyak empat polisi dan satu jaksa telah lulus tes ujian tertulis Deputi Bidang Koordinasi dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu lagi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum (PUPR).

Hal itu berdasarkan pengumuman  Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan KPK Tahun 2022, yang diambil dari laman jpt.kpk.go.id, Jumat (18/3/2022).

Keenam calon Brigjen Korsup KPK itu antara lain Brigjen Didik Agung Widjanarko dari Internal KPK, Brigjen Hery Santoso dari Polri (Wakapolda Sulawesi Tengah), Brigjen Bahtiar Ujang Purnama dari internal KPK, dan Brigjen Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi dari Polri (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri), KMS. A. Roni dari Kejaksaan RI (Jaksa Fungsional JAMPidsus), dan Ignatius Wing Kusbimanto dari Kementerian
PUPR.

Pansel juga mengumumkan enam orang yang lulus ujian tertulis untuk jabatan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Liputan JUGA  Terpapar COVID-19, Deputi Penindakan KPK Jalani Isolasi Mandiri di RS Polri

Mereka adalah Eddy Cahyo Sugiarto dari Kementerian Sekretariat Negara, Malikuz Zahar dari Badan Riset dan inovasi Nasional (BRIN), Wawan Wardiana dari internal KPK, Ahmad Hijazi dari Pemprov Riau, Rony Yakob dari Pemprov Sulawesi Tenggara, serta Amiruddin dari Pemprov Sulawesi Selatan.

Nama tersebut telah dinyatakan lulus tahap penulisan disertasi atau policy brief.

Selain itu, mereka akan menjalani penilaian kemampuan manajemen dan sosial budaya yang akan diadakan pada tanggal 21 – 24 Maret 2022. Penilaian akan dilakukan di Pusat Kepegawaian ASN Badan Layanan Warga Negara (BKN) dan calon harus hadir secara langsung.

Koordinator Ketua Pansel Supranawa Yusuf mengatakan, nama yang lolos itu merupakan pengurangan dari 153 calon yang ikut serta dalam penulisan disertasi dan ringkasan kebijakan.

Liputan JUGA  Ketua DPRD Nuryanto Hadiri Kunjungan Wakapolri Terkait Penerapan PPKM di Batam

Supranawa mengatakan, ada beberapa kriteria yang ditetapkan untuk penulisan disertasi atau pemilihan policy brief.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.