oleh

PKS akan Gugat Aturan Presidential Threshold ke MK

Jakarta – Liputan68.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggugat Pasal 222 UU. No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi. Rencana tersebut merupakan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS.

Pasal yang akan digugat mengatur capres-cawapres bisa diusung hanya bisa diusung dengan syarat kepemilikan 20% kursi DPR atau sering disebut presidential threshold.

“PKS akan melakukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas presiden 20%,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat membacakan hasil Rapimnas di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (21/06/2022).

Syaikhu mengatakan aturan itu telah membatasi peluang munculnya calon alternatif capres dan cawapres yang akan maju di 2024. Oleh karena itu, PKS akan menggugatnya ke MK.

Liputan JUGA  Kisruh Seleksi KPID Sumut, Baskami Ginting Segera Panggil Hendro Susanto Cs

“Aturan ini dinilai membatasi alternatif pilihan capres-cawapres yang akan maju di 2024,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PKS Almuzamil Yusuf menegaskan sejak awal partainya menolak menolak ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.