Prabowo Terpilih Jadi Presiden, Pupuk Bersubsidi Langsung Diserahkan Ke Petani Tanpa Perantara? Ini Penjelasan Kadis Pertanian Pacitan Sugeng Santoso

Pacitan,Liputan 68.com- Tak salah jika Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024, penyaluran pupuk bersubsidi akan langsung tersampai ke petani tanpa melalui perantara.

Itu mengingat selama ini alur distribusi pupuk bersubsidi masih berbelit. Tak hanya itu, kuota kebutuhan petani sering tak terpenuhi. Sehingga tak heran apabila banyak petani yang harus mengalami gagal panen atau hasil produksi menurun gegara kurangnya pemupukan.

Terkait fenomena distribusi pupuk yang terbilang masih berbelit, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, Sugeng Santoso mengatakan, memang selama ini masih banyak petani yang belum kesemuanya memahami mekanisme pupuk. “Kuota pupuk bersubsidi itu sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Kita yang didaerah hanya sebatas mengusulkan dengan aplikasi elektronik alokasi. Berapa yang akan disetujui dan bagaimana distribusinya juga kewenangan pusat,” ujar Sugeng saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/12).

Sugeng menjelaskan, pada Tahun 2023 ini, mekanisme usulan kebutuhan pupuk bersubsidi masih menerapkan aplikasi e-alokasi. Akan tetapi di Tahun 2024 nanti, dirubah dengan aplikasi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Liputan JUGA  Duh, Puluhan Warga Pacitan Kembali Positif Leptospirosis. Tiga Diantaranya Melayang Ke Akhirat

“Sejak awal Oktober sampai awal Desember ini kita kerja maraton untuk melakukan update data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Hasil koordinasi dengan Dispendukcapil memang masih banyak ditemukan data yang perlu perbaikan karena tidak sesuai dengan nama dan nomor induk kependudukan (NIK). Ini memang menyulitkan,” jelas Sugeng.

Mantan Kabag Perekonomian Setkab Pacitan ini menerangkan, distribusi pupuk bersubsidi didasarkan pada by name dan by NIK. “Tanggal 5 besok itu batas akhir kita melaporkan ke pusat terkait kebutuhan pupuk. Dua bulan kita melakukan update data untuk melengkapi usulan e RDKK Tahun 2024,” tutur dia.

Dari hasil perbaikan data tersebut diakuinya memang ada kenaikan rencana kebutuhan dari alokasi tahun sebelumnya. Selain itu dengan pengajuan kebutuhan berbasis e RDKK tersebut, pemkab bisa melakukan re alokasi disatu wilayah kabupaten. “Jadi ketika ada satu wilayah yang lebih sementara ada wilayah lain yang kurang dan lebih membutuhkan, kita bisa lakukan re alokasi. Re alokasi ini tidak menambah atau mengurangi kebutuhan petani.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *