Pj Gubernur Ayodhia Kalake Minta Seluruh Sektor urus Serius Stunting dan Kemiskinan di NTT

NTT, Liputan68.com- Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia G.L Kalake meminta seluruh sektor untuk mengurus serius masalah stunting dan kemiskinan di berbagai daerah NTT.

Hal ini disampaikan Ayodhia Kalake dalam acara jumpa pers yang bertempat di Aula Kantor Kominfo NTT, Senin (22/1/2024) siang.

Acara yang dimoderatori oleh Sekda NTT Kosmas D. Lana itu dihadiri oleh puluhan wartawan dan OPD lingkup Pemprov NTT, serta Asisten Gubernur.

Dalam pemaparannya, Pj Gubernur Ayodhia merincikan angka penduduk miskin di NTT.

“Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT Tahun 2023(Maret) sebesar 19,96 %, turun 0,27 persen terhadap kondisi September 2022 dan turun 0,09 persen terhadap Maret 2022,” ucap Ayodhia Kalake.

Pj Gubernur juga menyebut terdapat sejumlah Kabupaten memiliki persentase kemiskinan tertinggi dan terendah di NTT.

“Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yakni Sumba Tengah (31,78%), Sumba Timur (28,08%) dan Sabu Raijua (28,37%). Sementara Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah yakni Kota Kupang(8,61%), Flores Timur (11,77%) dan Ngada (12,06%),” jelas Ayodhia.

Ayodhia juga menjelaskan, jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022.

“Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan(GK) sebesar Rp. 507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp. 389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesarRp. 117.685 (23,20 persen),” ujar Ayodhia.

Untuk Stunting, Ayodhia menjelaskan, prevelensi balita Stunting di NTT berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) tahun 2021 sebesar 20,9%, tahun 2022 sebesar 17,7%,tahun 2023 sebesar 15,2%.

“Dari data ini dapat dilihat bahwa trenbalita stunting mengalami penurunan sebesar 5,7 persen. Untuk pencapaian penurunan Stunting tahun 2024, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan pada bulan Pebruari,” jelas Ayodhia.

Dari masalah serius ini Ayodhia mengajak seluruh sektor untuk urus serius.

“Beberapa kebijkan ini, tidak bisa satu sektor berdiri sendiri, perlu bersinergi untuk enurunkan angka kemiskinan dan stunting,” harap Ayodhia.

“Jadi kita pemerintah Provinsi, pemerintah Kota/Kabupaten bisa mengeroyok untuk mengatasi angka kemiskinan dan stunting di NTT,” pungkas Ayodhia. *** (Mario)