Ayodhia juga menjelaskan, jumlah penduduk miskin Provinsi NTT Tahun 2023 (Maret) sebesar 1,14 juta orang, turun 8,06 ribu orang terhadap September 2022 namun naik sebanyak 9,49 ribu orang terhadap Maret 2022.
“Angka Kemiskinan ini diukur melalui perhitungan pengeluaran penduduk di bawah Garis Kemiskinan(GK) sebesar Rp. 507.203/kapita/bulan (Maret 2023) dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp. 389.518 (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) sebesarRp. 117.685 (23,20 persen),” ujar Ayodhia.
Untuk Stunting, Ayodhia menjelaskan, prevelensi balita Stunting di NTT berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) tahun 2021 sebesar 20,9%, tahun 2022 sebesar 17,7%,tahun 2023 sebesar 15,2%.
“Dari data ini dapat dilihat bahwa trenbalita stunting mengalami penurunan sebesar 5,7 persen. Untuk pencapaian penurunan Stunting tahun 2024, akan dilakukan pengukuran dan penimbangan pada bulan Pebruari,” jelas Ayodhia.
Dari masalah serius ini Ayodhia mengajak seluruh sektor untuk urus serius.
“Beberapa kebijkan ini, tidak bisa satu sektor berdiri sendiri, perlu bersinergi untuk enurunkan angka kemiskinan dan stunting,” harap Ayodhia.
“Jadi kita pemerintah Provinsi, pemerintah Kota/Kabupaten bisa mengeroyok untuk mengatasi angka kemiskinan dan stunting di NTT,” pungkas Ayodhia. *** (Mario)