“Nanti dulu ya, coba saya konfirmasikan sama yang membidangi,” kata Rudi, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (14/3).
Sementara itu, seperti diketahui, pemangkasan eselonisasi bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Apalagi pada dunia yang telah berkembang dengan sangat cepat serta lingkungan bisnis yang inovatif bahkan cenderung disruptif, birokrasi harus beradaptasi dengan lebih fleksibel agar tidak menjadi penghambat kemajuan.
Pemerintah daerah, yang dapat dianalogikan sebagai ujung tombak pelayanan publik karena merupakan entitas birokrasi yang paling banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu adalah faktor kunci yang menjadi ukuran berhasil-tidaknya penyederhanaan birokrasi ini.
Birokrasi yang smart, ramping, dan mampu bergerak cepat sesuai keinginan Presiden Joko Widodo adalah birokrasi yang sederhana secara struktur, tetapi kaya fungsi dan peran. Tentu saja sistem ini menuntut para birokrat di daerah mampu memberikan peran yang maksimal sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini diyakini pemerintah mampu tercipta dengan cara pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional.(Red/yun).