Karena itu, Dinas Sosial yang memiliki fungsi rehabilitasi sosial bagi gelandangan maupun ODGJ, melakukan efforts ke luar daerah untuk membuka kerjasama dengan pengelola panti partikelir. Dan Ponorogo menjadi salah satu alternatif daerah terdekat yang kemungkinan besar bisa untuk diajak kerjasama. Utamanya para pemilik panti swasta.
“Kalau mengandalkan UPT yang ada di Provinsi Jatim, sudah tidak memungkinkan. Mengingat populasi gelandangan dan ODGJ cukup tinggi. Karena alasan itulah, Dinas Sosial mencoba merintis kerjasama dengan pengelola panti swasta yang ada di kabupaten/kota terdekat,” bebernya.
Lebih lanjut, mantan Staf Ahli Bupati ini mengungkapkan, penanganan persolan sosial tersebut perlu dilakukan secara pentahelix sistem dengan pelibatan perangkat daerah terkait lainnya.
Seperti peristiwa kemarin, ada satu ODGJ mengamuk dijalan, dan Satpol-PP yang turun tangan. Sedangkan Dinas Sosial sebagai fungsi rehabilitasi sosial. “Untuk penanganan gelandangan dan ODGJ yang akan ditampung di pantai rehabilitasi, akan dibiayai dengan APBD,” tukas Sumoro. (Red/yun).