“Siapapun orangnya yang meminun air di kampungnya, harus berpikir bahwa, harus kembali ke kampungnya harus bisa melakukan sesuatu. Saya anak Sumut, jadi martabe yang bermartabat itu, anak sumut yang berpikir, bergerak untuk membangun Sumut,” pungkasnya.
Edy Rahmayadi menyambut baik usulan Bane Raja Manalu. Edy mengaku persoalan Sumut saat ini sangat kompleks mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, peternakan, perkebunan dan pariwisata.
Gubernur Sumut periode 2018-2023 ini mengatakan bahwa lahan perkebunan sawit di Sumut berjumlah 2,5 juta hektare dan lahan perkebunan karet seluas 1,2 juta hektare. Namun sangat disayangkan pajak dari perkebunan itu semuanya ditarik oleh pemerintah pusat dengan nilai Rp580 triliun pertahunnya. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipulangkan ke daerah hanya empat persen.
“Kalaulah itu kembalinya 30 persen seperti yang dilakukan di Jawa Timur, jarang ada jalan rusak, sampai kelurahan pun sudah kita hotmic. Nanti tolong saya Pak Bane, Rp580 triliun uang kita dibawa ke Jakarta, kembalinya juga harus sesuai ini,” ujarnya.
Mantan Pangkostrad ini juga bercerita, selama lima tahun menjabat gubernur Sumut, sangat minim kerjasama dengan DPR RI. Dia berharap ke depan sinergitas itu harus terjalin.
“Jadi kita kaya, karena begitu banyak anggota DPR RI yang setiap 5 tahun sekali mengambil dan mengkais suara kita rakyat Sumut. Setelah jadi DPR RI tenang aja dia, saya mau usulkan agar kerjasama,” pungkasnya. (*)